Yakni, mereka yang pendapatan sehari-harinya bergantung kepada pergerakan masyarakat, seperti retail, perhotelan, restoran, dan transportasi.
Ketiga, pemerintah hendaknya berkomitmen untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Dokter Tirta Singgung Pemerintah: Kalau Mau PPKM, Ya Warga yang Penghasilannya Harian Diurusin
Keempat, khusus untuk Pemerintah Daerah, Bamsoet meminta untuk melakukan refocusing anggaran untuk menangani Covid-19 dan segala dampaknya.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.
Keputusan perpanjangan PPKM Darurat itu, katanya, diungkap Presiden Jokowi di Rapat Kabinet Terbatas, Jumat 16 Juli 2021.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut: Masih Pertimbangkan Dampak Ekonomi
Menurut Muhadjir, Jokowi menyadari perpanjangan ini mempunyai banyak risiko. Risiko yang pertama adalah menyeimbangkan antara kedisiplinan warga menaati protokol kesehatan dengan penyaluran bantuan sosial.
Kedua ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada pendapatan sehari-hari.
Untuk itu, pemerintah berharap masyarakat ikut bergotong-royong bersama menyediakan bantuan sosial (bansos). ***