Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (DPP PAN) Rosaline Rumaseuw meminta agar pemerintah membuatkan rumah sakit Covid-19 khusus pejabat.
Menurutnya, para pejabat perlu diistimewakan karena bekerja untuk memikirkan negara dan rakyat.
"Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya," kata Rosaline dalam sebauh diskusi yang digelar secara daring, Rabu 7 Juli 2021.
Baca Juga: Dapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta Kemnaker Hanya untuk Golongan Ini!
Meski para pejabat negara biasanya dirujuk untuk mendapatkan pelayanan kesehatan fi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Namun menurutnya pihak Kementerian Kesehatan harus waspada.
"Saya tahu ada RSPAD. Tapi begitu corona lahir, Kemenkes harus mulai waspada. Harus sudah mulai waspada, karena pejabat negara ini harus diistimewakan. Dia ditempatkan untuk memikirkan negara dan rakyatnya," ujarnya.
Namun permintaan tersebut mendapat berbagai tanggapan dari berbagai kalangan mulai dari para tenaga kesehatan hingga sesama politisi.
Baca Juga: BPUM BRI dan BNI Tahap 3 Rp1,2 Juta Segera Dicairkan Kemenkop UKM, Cek Daftar Penerima BLT UMKM di Link Ini
Dokter Spesialis Penyakit Dalam di RSUD Sawah Besar, dr. Andi Khomeini menyindir bahwa permintaan tersebut merupakan ide bagus.
"Ide bagus" kata Andi dalam cuitannya di akun Twitter pribadinya dengan disertakan emotikon tersenyum dan emotikon ikan, Rabu 7 Juli 2021.
Dalam unggahan yang lain, dia juga menyindir bahwa permintaan politisi PAN tersebut bisa direalisasikan dengan cara patungan sesama rakyat.
Baca Juga: Netizen Heboh Kabar Nia Ramadhani dan Suaminya Ardi Bakrie, Endingnya Udah Ketebak
“Terkait usulan RS khusu Covid buat pejabat, saya rasa kita bisa membuatkan. Patungan saja sesama rakyat. Rp1 miliar cukup insya Allah,” tuturnya.
Selain Andi Khomeini, Dokter Bedah Tulang, dr. Asa Ibrahim juga menanggapi permintaan politisi PAN itu.
Asa Ibrahim awalnya mengira bahwa artikel yang memuat permintaan politisi itu dan beredar di media sosial hanyalah click bait untuk memancing pembaca.
Baca Juga: Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Disebut Terjerat Kasus Narkoba, Banyak Netizen Tak Percaya
“Aku kira click bait, ternyata sesuai sama isinya,” ujarnya.
Meski begitu, menurutnya permintaan tersebut tidak masalah, pasalnya itu cuma usulan semata.
“Ya gak apa-apa, kan Cuma usul. Usul ada macem-macem, ada usul yang cerdas dan peka kondisi rakyat, ada yang... ahh sudahlah,” ucapnya.
Baca Juga: Pemuda Ciputat Tangsel Mengaku Keponakan Jenderal, Jadi Tersangka Pelanggaran Prokes PPKM Darurat
Sementara itu, anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera tidak setuju dengan permintaan rumah sakit khusus pejabat itu.
Menurutnya, dengan kondisi sekarang seharusnya pejabat yang diberi amanah oleh rakyat untuk berkorban untuk rakyat.
"TIDAK SETUJU usulan ini. Justru disaat kondisi spt skrang ini para pejabat yg dpt amanah mengurus rakyat, wajib berkorban utk rakyat," katanya.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 8 Juli 2021: Aldebaran dan Andin Larang Papa Surya ke Kantor Polisi
Mardani mengatakan, antara pejabat dan masyarakat biasa juga banyak yang terpapar Covid-19, oleh sebab itu tidak boleh tebang pilih karena semua kedudukan sama di hadapan Covid-19.
"Banyak banget pejabat dan keluarganya yg terkena covid, sama juga byk masyarakat yg terkena. Covid tidak tebang pilih, semua kedudukan sama dihadapan covid. Semua antri RS," ujarnya.
"Jgn lengah dan lelah utk selalu laksanakan Prokes. Kita doakan semoga semua kembali sehat," imbuhnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta, Kamis 8 Juli 2021: Identitas Reyna Menjadi Misteri Nino, Aldebaran Dibuat Tak Berkutik
Mardani berharap rumah sakit tidak boleh memperlakukan berbeda terhadap pejabat dan kepada masyarakat.
Selain itu, dia juga menilai bahwa pemerintah perlu untuk menambah fasilitas kesehatan agar semuanya mendapat fasilitas dengan adil.
"Pemerintah perlu meningkatkan fasilitas kesehatan utk semua dan harus adil. Bahkan kita bisa meniru Thailand semua rumah sakit tdk ada kelas satu, dua atau tiga. Semua diperlakukan sederajat berkualitas dan terjangkau," tuturnya.***
