Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terbuka terkait rincian anggaran bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Lembaga antirasuah itu meminta Pemprov DKI Jakarta untuk bertanggung jawab mengenai besaran anggaran dana bansos Covid-19 yang telah dikeluarkan untuk menangani pandemi, sehingga transparansi data pun diperlukan.
Sontak perihal tersebut telah menarik perhatian Politisi Ferdinand Hutahaean untuk memberikan komentarnya melalui akun Twitter pribadinya @FerdinandHaean3 pada Kamis, 1 Juli 2021.
Mantan Politisi Partai Demokrat itu pun mengatakan bahwa lembaga Antikorupsi berjalan dengan baik usai Novel Baswedan tidak lagi menjabat di KPK lantaran dianggap tak mampu bekerja.
"Ini salah satu bukti bahwa @KPK_RI lebih baik setelah gerombolan Novel Baswedan tidak lagi memegang jabatan di KPK," ujar Ferdinand Hutahaean.
Selanjutnya, dirinya juga mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk merinci data anggaran dana bansos secara detail.
"Ayo Gubernur @aniesbaswedan beberkan secara rinci data Bansos DKI," kata Ferdinand Hutahaean dalam pernyataan.
