Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri dikabarkan resmi meraih gelar Profesor Kehormatan dari Universitas Pertahanan (Unhan).
Kabar pemberian gelar kehormatan yang diterimanya itu telah mengundang reaksi dari sejumlah tokoh.
Salah satunya datang dari seorang tokoh Nahdlatul Ulama (NU), Umar Hasibuan atau yang kerap disapa Gus Umar melalui cuitan akun pribadinya @Umar_AlChelsea, pada Jumat, 11 Juni 2021.
Dalam cuitan, Umar mengaku heran dengan pemberian gelar Profesor Kehormatan kepada Mantan Presiden RI ke-5 tersebut.
"Demi apa coba pemberian gelar profesor pakai embel2 penghormatan pula," tutur Umar, seperti dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @Umar_AlChelsea, pada Sabtu, 12 Juni 2021.
Kemudian dirinya mempertanyakan prestasi hebat yang pernah diraih Megawati, namun, mengalami kekalahan dalam dua kali Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Kalau memang punya prestasi hebat kenapa kalah dua kali di Pilpres?," ujar Umar dalam pernyataannya.
Seperti yang diberitakan, pemberian gelar kehormatan dengan status guru besar tidak tetap oleh Universitas Pertahanan kepada Megawati itu telah diselenggarakan di kampus Unhan, Sentul, Bogor, pada Jumat, 11 Juni 2021.
Adapun pengukuhan atas pemberian gelar sebagai Profesor Kehormatan Ilmu Pertahanan Bidang Kepemimpinan Strategis pada Fakultas Startegi Pertahanan telah ditetapkan melalui Keputusan Mendikbudristek RI Nadiem Anwar Makarim Nomor 332371/mpk.a/kp.05.00/2021.
Hal ini telah disampaikan oleh Rektor Unhan RI Laksamana Madya TNI Amarulla Octavian dalam siaran pers.
Dia menjelaskan bahwa pemberian gelar Profesor Kehormatan tidak terlepas dari keberhasilan Megawati dalam menghadapi konflik serta krisis multi dimensi di era pemerintahannya ketika menjabat sebagai Presiden RI pada periode 2001-2004 silam.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan bahwa Megawati tercatat telah berhasil menuntaskan konflik sosial, diantaranya penyelesaian konflik Ambon, penyelesaian konflik Poso, pemulihan pariwisata pasca bom Bali, dan penanganan permasalahan TKI di Malaysia.***
