Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Presiden Joko Widodo mengakui akurasi data pemerintah masih rendah sehingga perlu perbaikan dan sinkronisasi basis data.
Demikian disampaikan Presiden saat pembukaan “Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021.
Rapat tersebut diikuti oleh Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) M Yusuf Ateh, dan perwakilan dari berbagai lembaga sejumlah 2.233 orang.
Baca Juga: Moeldoko: Alih Status Pegawai KPK Menegaskan Komitmen Pemerintah
“Perihak akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini, dampaknya ke mana-mana. Contohnya data bansos (bantuan sosial) tidak akurat, tumpang tindih, membuat penyaluran tidak cepat, lambat, dan ada yang tidak tepat sasaran. Begitu juga data penyaluran bantuan pemerintah lainnya,” ujar Jokowi dalam rapat daring dari Istana Kepresidenan Bogor Jawa Barat pada Kamis, 27 Mei 2021, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara.
Presiden menjelaskan terkadang data pemerintah pusat dan daerah tidak sinkron. Untuk itu, dia meminta BPKP melakukan sinkronisasi data dan meningkatkan keandalannya. Selanjutnya, seluruh pihak diminta bekerja sama agar tidak terjadi kesalahan yang terus diulang-ulang.
“Saya tekankan Bapak-Bapak, Ibu Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah agar menindaklanjuti dengan serius rekomendasi dari BPKP dan APIP, jangan dibiarkan berlarut-larut, membesar, dan akhirnya bisa menjadi masalah hukum,” ucap Presiden menegaskan.
Baca Juga: Anies Baswedan Dinilai Partai Ini Berpotensi Menangi Pilpres 2024
Netizen langsung memberi tanggapan terhadap pernyataan Presiden dalam rapat. Jokowi trending di Twitter sampai pagi ini, Sabtu 29 Mei 2021 dengan berbagai masalah lain, seperti Abdee Slank yang menjadi komisaris PT Telkom dan pembangunan infrastruktur yang tidak jalan.
