Network
SEPUTARTANGSEL.COM – Bulan Syawal 1442 H hampir usai, Indonesia belum mendapatkan kepastian terkait kuota haji. Padahal jadwal keberangkatan calon jemaah haji tahun 2021 sudah sangat dekat.
Hal ini karena kondisi pandemi Covid-19 yang belum mengalami penurunan sampai hari ini. Apalagi, ternyata vaksin Sinovac yang digunakan di Indonesia belum diakui alias disertifikasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
Anggota Komisi VI DPR Nusron Wahid mendesak pemerintah dalam hal ini Bio Farma untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Baca Juga: Sosiolog: Media Sosial Berpotensi Pengaruhi Sikap Soal Vaksin Covid-19
“Nah karena itu, karena ini masih ada waktu, saran dan pendapat saya, menurut saya sudah baik Bio Farma leading menjadi komandan dalam vaksinasi nasional,” ujarnya.
Nusron Wahid khawatir jika 40 ribu calon jamaah Haji tahun ini gagal diberangkatkan akan terjadi kegaduhan besar. Program vaksinasi akan dipertanyakan.
“Nanti isunya akan bergeser. Untuk apa negara spend uang sebanyak itu terus ujung-ujungnya tidak diakui di dalam dunia internasional,” kata politisi Partai Golkar tersebut.
Baca Juga: Lima Ciri Anak dengan Kecerdasan Emosional Baik
“Menyelamatkan 100 persen juga tidak, diakui juga tidak. Sementara uangnya pasti keluar banyak. Sekali lagi ini menjadi isu yang sangat krusial yang harus segera diselesaikan pemerintah,” tegas Nusron Wahid dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VI DPR dengan Holding BUMN Farmasi di Gedung DPR Jakarta pada Selasa, 25 Mei 2021. Seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari PikiranRakyat.Com.
Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengakui Pemerintah Saudi memberikan izin haji hanya bagi jamaah haji yang telah mendapat vaksin dari Eropa dan Amerika Serikat, yaitu Pfizer, Modena, Johnson & Johnson, AstraZeneca.
Pihaknya sedang berdiskusi dengan berbagai pihak terkait agar calon jamaah haji mendapatkan vaksin AstraZeneca.
Baca Juga: Ingin Memberi Susu Formula untuk Bayi? Perhatikan 5 Hal Ini!
Dikutip dari Antara, Honesti Basyir mengatakan bahwa Sinovac tengah dalam proses mendapatkan izin penggunaan darurat atas emergency use listing (EUL) dari WHO.
“Kami kemarin masih komunikasi dengan Sinovac. Memang ada satu data yang diminta WHO, tetapi mereka optimis minggu pertama atau kedua Juni, mereka akan mendapatkan EUL dari WHO. Tentu kita berharap ini bisa kita komunikasikan dengan Pemerintah Saudi,” ucap Honesti Basyir dalam Rapat Dengar Pendapat dengan DPR.
Baca Juga: Kemanjuran Vaksin Sinovac Diusulkan Dipublikasikan di Jurnal Internasional
Terakhir, Honesti berharap Pemerintah Arab Saudi bisa memberikan kebijakan sehingga vaksin yang digunakan di Indonesia bisa diterima di sana. Semua masih dalam tahapan diplomasi. ***
