Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (Kemenkumham RI) memberikan remisi khusus kepada 121.026 warga binaan. Sebanyak , 550 orang di antaranya langsung bebas.
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemenkumham, Reynhard Silitonga, menjelaskan, pemberian remisi khusus diharapkan dapat memotivasi warga binaan pemasyarakatan untuk mencapai penyadaran diri.
Hal ini tercermin dari sikap, dan perilaku sehari-hari serta selalu meningkatkan optimisme dalam menjalani pidana hilang kemerdekaan yang sedang dijalani.
Baca Juga: Wali Kota Tangerang Bolehkan Salat Idul Fitri di Lapangan, Catat Syaratnya
Data yang dihimpun, pada 2021 jumlah penerima remisi khusus Idul Fitri terbanyak berasal dari wilayah Sumatera Utara, yakni 14.906 orang, kemudian Jawa Timur 13.223 orang dan Jawa Barat sejumlah 11.776 orang.
Pemberian hak remisi dilakukan secara cepat dan transparan melalui sistem database pemasyarakatan (SDP) serta tanpa pungutan liar karena dilakukan secara dalam jaringan (daring).
"Pemberian remisi tahun ini juga menghemat anggaran makan narapidana sebesar Rp62,3 miliar dari rata-rata anggaran biaya makan sebesar Rp17 ribu per hari untuk satu orang," kata Reynhard seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari infopublik.id, Rabu 12 Mei 2021.
Baca Juga: Sabu di Dalam Jajanan Tahu Ditemukan Petugas Lapas Mojokerto
Sekedar diketahui, remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan.
Besaran pengurangan masa pidana yang diberikan meliputi 15 hari, satu bulan, satu bulan 15 hari hingga dua bulan. Berdasarkan SDP, jumlah warga binaan pemasyarakatan di Indonesia per 5 Mei 2021 yakni 263.186 orang.Rinciannya 210.647 narapidana dan 52.539 tahanan. Dari jumlah tersebut terdapat 197.801 orang yang beragama Islam.
Secara umum, di tengah kondisi lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak dan pandemi Covid-19, pemerintah terus mengoptimalkan layanan dan pembinaan warga binaan serta berusaha mengubah paradigma layanan pemasyarakatan menjadi lebih cepat, akurat dan tepat sasaran dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi.
Baca Juga: Waduh, Puluhan Napi di Lapas Sukamiskin Positif Covid-19, Begini Kata Gubernur Jabar Ridwan Kamil
Tujuannya mencegah penyalahgunaan wewenang, mempermudah pemantauan, meningkatkan transparansi, dan kepastian hukum.
"Jangan pernah khawatir, hak-hak warga binaan pemasyarakatan pasti akan terpenuhi sepanjang memenuhi syarat yang telah ditentukan," pungkasnya. ***
