Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan juru bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menilai pemecatan yang akan dilakukan kepada penyidik senior KPK Novel Baswedan disebut sebagai upaya pembusukan pemberantasan korupsi.
Pasalnya, Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya yang akan dipecat karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN) dikatakan sebagai orang bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi.
Oleh sebab itu, menurut Febri Diansyah bahwa Novel Baswedan dan pegawai lainnya sengaja ingin diusir dari KPK.
Baca Juga: Jadwal Acara TV di RCTI Hari Ini, Rabu 5 Mei 2021, Tayangan Ikatan Cinta Masih Berlanjut
"Jika mereka yg bersih dan berjuang membongkar skandal korupsi justru ingin diusir dari lembaga antikorupsi, inilah yg sesungguhnya pantas disebut pembusukan upaya pemberantasan korupsi," kata Febri Diansyah melalui akun Twitter pribadinya @febridiansyah pada Rabu, 5 Mei 2021.
Febri Diansyah mengungkapkan bahwa dampak dari revisi Undang-Undang KPK yang sempat menjadi perdebatan mulai nampak satu persatu.
Saat ini, lanjut Febri Diansyah, KPK terus mengalami pertumbuhan tetapi tumbuh dengan kontroversi dan minim prestasi.
Baca Juga: Setelah Munarman, 3 Eks Petinggi FPI Lainnya Juga Ditangkap Tim Densus 88 Terkait Kasus Terorisme
"Buah revisi UU KPK satu persatu terlihat. KPK tmpak tumbuh dg kontroversi dan minim prestasi," tuturnya.
Menurut Febri Diansyah, terdapat banyak kasus besar yang saat ini tengah ditangani oleh para penyidik yang namanya tercantum sebagai pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan akan dipecat itu.
Kasus-kasus besar itu seperti kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang menyeret Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara dan kasus suap Benur yang menyeret Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edy Prabowo.
Baca Juga: Gempa Bumi Guncang Halmahera Barat, Maluku Utara, Begini Kata BMKG
"Ada kasus2 besar yg skrg sdg ditangani sjumlah Penyidik yg namanya beredar di media akan disingkirkan dr KPK. Sebut saja korupsi Bansos Covid-19, suap Benur di KKP, kasus suap trkait izin di ESDM dg tsk Samin Tan yg baru ditangkap bbrpa wkt lalu, E-KTP dan jg tanjung balai," ujarnya.
"Bhkan ada tim penyidik yg dulu pernah menangkap Setya Novanto, Ketua DPR RI dalam kasus E-KTP," imbuhnya.
Tidak hanya itu, Febri Diansyah mengatakan mereka yang menangani kasus besar itu lantas kemudian dilabeli sebagai taliban dan radikal.
Baca Juga: Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia: Untuk Menciptakan Lapangan Pekerjaan, Pintu Masuknya adalah Investasi
"Lebih konyol lagi, mereka distempel Taliban dan Radikal. Narasi yg jg dgunakan untuk menyerang lawan2 politik dan melegitimasi proses Revisi UU KPK. Oleh orang2 dan robot yg sama," ucapnya.
Febri Diansyah mengajak melihat kondisi KPK saat ini usai revisi UU KPK serta terpilihnya Firli Bahuri yang menurut Febri Diansyah terpilih dengan proses yang kontroversial.
"Saya jg melihat sejumlah kalangan yg berpikir juga pernah terjebak dg isu konyol tsb. Shg diam2 ataupun terbuka mendukung revisi UU KPK," katanya.
Baca Juga: Ramadhan Segera Berakhir, Yuk Kenali Istilah Zakat, Kafarat dan Fidyah
"Sekarang lihatlah, bagaimana kondisi KPK pasca revisi dan kinerja KPK dari proses pemilihan Pimpinan KPK yg kontroversial," imbuhnya.
Ketidak lolosan Novel Baswedan dan puluhan pegawai lainnya menjadi pertanyaan besar bagi Febri Diansyah, pasalnya menurut dia yang tidak memiliki wawasan kebangsaan adalah koruptor itu sendiri.
Oleh sebab itu, menurutnya negara ini kini tengah dieksploitasi hingga hak-hak rakyat dicuri.
Baca Juga: Jelang Hari Raya Idul Fitri, Pengunjung Padati Salah Satu Toko di Mall Thamrin City
"Yg tdk berwawasan kebangsaan itu ya KORUPTOR, bukan pemburu koruptor. Negeri ini dieksploitasi. Dihisap. Hak rakyat dicuri. Wawasan kebangsaan spt apa yg dimiliki koruptor?," terangnya.
"Tp mereka yg teguh melawan korupsi justru disingkirkan dg alasan tdk lulus tes wwsan kebangsaan? Logika," pungkasnya.***
