Network
"Pengunaan berbagai ketentuan penanganan terorisme terhadap sepak terjang KKB Papua akan memperkeruh situasi di Papua. Bukan hanya terhadap anggota KKB Papua. Melainkan juga mengancam merepresi warga Papua yg menyampaikan aspirasi dengan damai," ujarnya.
"Dari berbagai pelanggaran HAM berat yg telah diselidiki @KomnasHAM seperti Tragedi Wasior-Wamena dan Tragedi Paniai, kita bisa melihat bahwa warga sipil yang tak bersalah juga kerap menjadi korban dari operasi aparat Negara. Belum ditunaikan keadilannya hingga kini," sambungnya.
Baca Juga: Ali Mochtar Ngabalin Komentari, Dari Mimbar Tauhid Diajarkan Sampai Urusan Babi Ngepet
Karenanya, KontraS menyarankan agar pemerintah menggunakan jalan damai dan membuka dialog kepada warga Papua.
"Sudah selayaknya Pemerintah kembali mengalihkan fokusnya untuk menerapkan jalan damai tanpa kekerasan dengan membuka dialog dengan beragamnya aspirasi warga di Papua sebagaimana yg disarankan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia & banyak pemerhati kemanusiaan," tuturnya.
KontraS meminta agar pemerintah dapat memperkuat penerapan kriminal yang mengedepankan keadilan.
Dengan begitu, maka dendam yang dapat mengancam keselamatan warga di Papua bisa diminimalisir.
"Perkuat penerapan kriminal yg mengedepankan keadilan. TNI-Polri harus bisa meredam diri untuk tidak berlaku sewenang-wenang. Bawa pelaku kriminal ke proses hukum. Minimalisir respons dengan motif dendam yg kerap tak terukur mengorbankan warga sipil & kehidupan sosial di Papua," tegasnya.***
