Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrat, Andi Arief mengatakan bahwa Indonesia tidak akan bisa menjadi juru damai di Myanmar.
Menurut Andi, Indonesia tidak akan dianggap selama masih ada tahanan politik (tapol), pelanggaran HAM di Km 50 Tol Jakarta-Cikampek, dan meredupnya demokrasi selama enam tahun terakhir.
"Apakah Indonesia bisa menjadi juru damai di Myanmar? Menurut saya tidak akan dianggap, selama masih ada tahanan politik, pelanggaran HAM KM 50 dan meredupnya demokrasi 6 tahun terakhir," kata Andi, dikutip Seputartangsel.com dari akun Twitter @Andiarief__ pada hari Sabtu, 24 April 2021.
Dia menilai, Pimpinan Militer Myanmar akan meminta agar Indonesia tidak ikut campur dan mengurusi urusan dalam negerinya sendiri.
"Urus saja negeri anda, mungkin itu akan terucap dari pimpinan militer Myanmar," ujarnya.
Cuitan Andi pun memancing sejumlah netizen untuk berkomentar.
Baca Juga: Sering Buka Puasa Pake Gorengan? Wajib Tau Nih, Simak Penjelasan Ahli Gizi
Di antaranya ada yang menyetujui pernyataan Kepala Bappilu Partai Demokrat itu.
"Pass benar...negara sendiri carut marut.sok2-an mau urus negara aku kata pimmil Myanmar," kata akun @BgHamied.
"Ngurus negeri sendiri aja ambyar kok mau ngurus negeri lain," tulis akun @WiyonoHw.
"Bersuara yg lebih kencang lagi bg,, Atas nama kebenaran kami masyarakat mendukung penuh apa yg abg sampai kan.
Negara demokrasi ko masih ada tahanan politik begini," cuit akun @alie_ibnue.
Untuk diketahui, sejumlah pimpinan negara ASEAN akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang diselenggarakan pada hari ini di Gedung Sekretariat ASEAN, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pukul 14.00 WIB.
Rencananya, KTT ASEAN ini diselenggarakan untuk membahas situasi di Myanmar.
Tujuannya yakni guna mencapai kesepakatan atas konflik politik yang kini tengah terjadi di negara itu dan telah memakan banyak korban jiwa.***
