SEPUTARTANGSEL.COM - Polemik dalam kubu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini tengah santer dibicarakan publik.
Setelah kasus pemerasan yang dilakukan seorang penyidik kepada Wali Kota Tanjungbalai H.M Syahrial, kini giliran nama Politikus PDIP Herman Hery yang hilang dari surat dakwaan kasus korupsi bantuan sosial (Bansos), yang menyeret mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.
Padahal, sebelumnya Herman Hery diduga terlibat dalam kasus korupsi bansos yang merugikan negara hingga Rp32,482 miliar.
Herman diduga meminjam sejumlah bendera perusahaan yang terafiliasi dengannya untuk mendapat kuota pengadaan bansos dengan anggaran sebesar Rp2,1 triliun.
Menanggapi hal ini, Aktivis Pro Demokrasi (ProDem) Nicho Silalahi pun geram dan angkat bicara.
Nicho menilai bahwa semenjak KPK dipimpin oleh Firli Bahuri, lembaga antirasuah itu seperti memiliki kesaktian untuk menghilangkan apa saja.
Di antaranya yakni truk yang berisi barang bukti dugaan kasus korupsi, barang bukti emas seberat 1,9 kilogram, hingga Herman Hery dari dafar dakwaan kasus korupsi pengadaan bansos Covid-19.