Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Partai Gerindra Fadli Zon turut berkomentar atas diambilalihnya pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) oleh pemerintah.
Fadli Zon berpesan agar pengambilalihan TMII tersebut bukan untuk dijual oleh pemerintah untuk membayar utang negara.
Hal itu disampaikan melalui akun Twitter pribadinya @fadlizon pada Rabu, 7 April 2021.
Baca Juga: Begini Cara Menhub Budi Karya Sumadi Cegah Masyarakat untuk Mudik Lebaran 2021
Baca Juga: Ketua KPK Serahkan Aset Hasil Rampasan Korupsi ke Kementerian Agama, Segini Totalnya
"Jangan sampai TMII dijual juga untuk bayar utang," cuit Fadli Zon.
Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) telah resmi mengambil alih pengelolaan TMII.
Pada awalnya, TMII dikelola oleh Yayasan Harapan Kita yang merupakan lembaga keluarga mantan Presiden Soeharto.
Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensetneg) Pratikno bahwa pengambilalihan pengelolaan ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII.
Baca Juga: Presiden Ajak LDII Lakukan ini Untuk Tingkatkan Toleransi Dalam Beragama
Baca Juga: Wacana Perubahan Skor, Rionny Mainaky Sudah Menyiapkan Program Latihan Khusus
"Presiden telah menerbitkan Perpres Nomor 19 Tahun 2021 tentang TMII. Yang di dalamnya mengatur penguasaan dan pengelolaan TMII dilakukan oleh Kemensetneg," kata Pratikno dalam konferensi pers secara virtual pada Rabu, 7 April 2021.
Atas dikeluarkannya Perpres oleh Jokowi menurut Pratikno, pengelolaan yang dilakukan Yayasan Harapan Kita resmi berhenti dan dikelola oleh Kemensetneg.
"Dan berarti berhenti pula pengelolaan yang selama ini dilakukan Yayasan Harapan Kita. Kami akan melakukan penataan sebagaimana yang kami lakukan di GBK dan Kemayoran," ungkapnya.
Baca Juga: Polisi Larang Sahur On The Road Ramadhan 2021, Simak Alasannya
Dasar hukum soal TMII menurut Pratikno, merujuk pada Keppres Nomor 51 Tahun 1977 bahwa TMII merupakan milik negara.
"Menurut Keppres itu, TMII merupakan milik negara Republik Indonesia yang tercatat di Kemensetneg yang pengelolaannya diberikan kepada Yayasan Harapan Kita," jelasnya.
Atas diambilalihnya pengelolaan TMII, Pratikno menuturkan bahwa negara wajib melakukan penataan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.***
