Kemenkumham Resmi Tolak Partai Demokrat Versi KLB, Gus Umar: Pak Jokowi Nggak Peduli dengan Kelakuan Moeldoko

SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) resmi menolak Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu.

Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada konferensi pers secara online hari Rabu, 31 Maret 2021.

Dalam konferensi pers itu, Menkumham Yasonna juga didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Baca Juga: Tolak Hasil KLB Partai Demokrat Moeldoko, Mahfud MD Sesalkan Pihak yang Tuding Pemerintah Pecah Belah Partai

Baca Juga: KLB Partai Demokrat Ditolak, Rachland Nashidik Minta Waktu Beberapa Hari untuk Melihat Reaksi Moeldoko Cs

Dalam pernyataannya, Yasonna mengungkapkan bahwa penolakan Partai Demokrat versi KLB dilakukan karena kurangnya sejumlah dokumen fisik yang belum dipenuhi oleh Moeldoko Cs.

Selain itu, Kemenkumham mengacu pada AD/ART yang diketuai oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Menanggapi hal ini, Tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Gus Umar Hasibuan menyarankan agar Presiden Jokowi segera memecat Moeldoko dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) mengingat kegaduhan yang telah diperbuatnya terkait Partai Demokrat.

Baca Juga: KLB Partai Demokrat Resmi Ditolak Pemerintah, Andi Arief: Secercah Cahaya Muncul, Negara Selamat