Network
Baca Juga: Menteri Kesehatan Janjikan Anak Muda Dapat Vaksin Covid-19, Ini Syaratnya
"Alibinya salah jk bilang penjemputan dan kerumunan di bandara adl kesalahan Menko Polhukam krn memberi izin pulang dan menjemput. Penjemputan dan pengantaran itu adl diskresi dlm hkm administrasi bkn hkm pidana. Maka dakwaan pidananya adl kerumunan yg dimobilisasi stlh itu," jawab Mahfud MD.
Untuk memberikan penjelasan tersebut, Mahfud juga mengungkap video yang ditayangkan di kanal Youtube Menkopolhukam RI pada 9 November 2020 dengan judul 'Menko Polhukam: Kepulangan HRS adalah Hak yang Harus Dilindungi'.
Dalam video itu Mahfud MD memberikan penjelasan bahwa diskresi Pemerintah terhadap Habib Rizieq Shihab adalah soal kepulangan dan proses adminitrasi sebagai warga negara.
"Diskresi pemerintah terhadap HRS 1. HRS blh pulang dan blh dijemput; 2. Patuhi protokol kesehatan; 3. Dikawal dan diantar oleh Polisi sampai ke kediaman."
Dari diskresi itu Mahfud menjelaskan bahwa kerumunan setelah diantar ke Petamburan bukan lagi diskresi tapi pelanggaran hukum.
"Dari video tsb jelas, waktu itu pulangnya HRS memang diizinkan dan dikawal scr resmi sbg diskresi pemerintah via Polhukam smpai ke Petamburan. Undangan kerumunan stlh diantar ke Petamburan yg terjadi mlm harinya, besok2nya lg, dan di tempat2 lain tntu sdh bkn diskresi Pemerintah," tulis Mahfud MD.
Baca Juga: Jokowi Pastikan Sampai Juni 2021 Tak Ada Impor Beras, Susi Pudjiastuti Pertanyakan: Setelah Juni?
Seperti diketahui dalam eksepsinya pada sidang Jumat 26 Maret 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Habib Rizieq Shihab membandingkan kerumunan di rumahnya dengan yang menjemputnya di bandara.
