Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Video kerumunan yang diakibatkan oleh kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) beredar di media sosial dan menjadi polemik.
Bahkan, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas justru menghendaki Jokowi juga ditahan, sama seperti kasus Habib Rizieq Shihab tempo hari.
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa hal ini akan menjadi tugas berat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca Juga: Tanggapi Tuduhan SBY, Moeldoko: Saya Bisa Sangat Mungkin Melakukan Langkah-Langkah yang Saya Yakin
Baca Juga: Terjadi Penembakan 3 Orang, Polri Minta Masyarakat Melaporkan Oknum Polisi yang Masuk Hiburan Malam
"Saya membayangkan sekarang kerumitan dari Kapolri. Apalagi yang melakukan tekanan terakhir adalah MUI, yang sinyalnya itu sinyal moral. Lain kalau yang ngelaporin misalnya orang yang sakit hati dengan Jokowi. Ini MUI, MUI itu adalah lembaga moral. Jadi dia mau lihat penegakan keadilan dari segi moral," kata Rocky seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Jum'at, 26 Februari 2021.
Kemudian, mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu memungkinkan akan terjadi percepatan pemanasan politik.
Hal ini disebabkan oleh adanya kekuasaan politik yang arogan.
Baca Juga: Kapolri Mengeluarkan Surat Telegram Terkait Kasus Penembakan oleh Oknum Polisi
Selain itu, Rocky menuturkan bahwa seharusnya Jokowi langsung memberikan klarifikasi kepada publik, bukan malah menyuruh orang lain.
Dengan begitu, maka kekisruhan yang terjadi akan cepat ditangani.
"Dari NTT dia langsung bicara tuh, bukan dia suruh orang lain untuk beritahu bahwa itu spontanitas. Ini menimbulkan kekisruhan sebenarnya," ujar Rocky.
Baca Juga: Air Dingin Bisa Bikin Gemuk, Mitos atau Fakta?
Rocky juga mengatakan bahwa seharusnya Istana memiliki etika publik untuk meminta maaf kepada masyarakat, bukannya malah mencari-cari alasan.
Secara lebih lanjut, mantan Dosen Filsafat UI itu juga menilai bahwa Istana tidak memiliki kemampuan untuk mengelola opini publik.
"Ini Istana justru cari-cari alasan. Jadi, Istana membuat pusing Kapolri akhirnya tuh. Beban yang seharusnya bisa diselesaikan dengan konferensi pers kecil di Istana, sekarang dilimpahkan ke Polisi untuk tuntutan publik," tuturnya.
Baca Juga: Israel Menentang Keras Rencana Kesepakatan Nuklir 2015, Benjamin Netanyahu Bujuk 3 Negara Uni Eropa
Baca Juga: Vape Dianggap Lebih Aman dari Rokok Tembakau, Ini Pendapat Ahli
Dengan tidak adanya pernyataan minta maaf dari Istana, maka menurut Rocky dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan oleh publik kepada pemerintah.
Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi di mana pemimpin dianggap tidak dapat melakukan kesalahan.
Karenanya, hal tersebut juga mempengaruhi pandangan dunia internasional sehingga berhubungan dengan menurunnya indeks demokrasi di Indonesia.***
