Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2012-2017 di seluruh wilayah Indonesia sampai saat ini banyak yang belum menerima uang penghargaan purnabakti dari pemerintah.
Hal itu menjadi sorotan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan pembayaran uang purnabakti itu ke Ketua dan anggota KPU Pusat, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Jokowi Sudah Tidak Dipercaya Rakyat, Rocky Gerung: Ini Sangat Berbahaya
Baca Juga: Diduga Ada Tindakan Korupsi Dalam Pembangunan Stadion Mandala Krida, KPK Periksa 6 Orang Saksi
Luqman mengaku dirinya mendapat informasi bahwa pemerintah belum membayar uang penghargaan tersebut.
"Saya minta Plt Ketua KPU, Menteri PAN dan RB, Menteri Keuangan, dan Menteri Sekretaris Negara segera berkoordinasi untuk menyelesaikan masalah pembayaran uang penghargaan purnabakti ini segera dibayarkan," kata Luqman di Jakarta, Senin 22 Februari 2021.
Menurut Luqman, Ketua dan anggota KPU tersebut telah berjasa besar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pilpres 2014 serta melaksanakan ratusan pemilihan kepala daerah.
Baca Juga: Perjalanan Kereta Api Jarak Jauh Dibatalkan Akibat Banjir, PT KAI: Pelanggan Bisa Refund Tiket
Baca Juga: Selain China, Turki Juga Ingin Berdamai dan Mengajak Kerjasama dengan AS, Ada Apa?
