Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar masyarakat lebih aktif dalam mengkritik pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik agar lebih baik.
Hal ini Jokowi sampaikan secara virtual pada saat Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2020 pada hari Senin, 8 Februari 2021 kemarin.
"Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik, masukan, atau potensi maladministrasi. Dan para penyelenggara layanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," kata Jokowi.
Baca Juga: HPN 2021 Bertema Bangkit dari Pandemi, Sejumlah Tokoh Mengucapkan Selamat
Menanggapi hal ini, Pengamat Politik Rocky Gerung mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia sedang mengalami penurunan.
Pasalnya, kebebasan berpendapat masih dibatasi oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
"Silahkan kritik artinya anda boleh ngomong, tetapi omongan anda dijamin oleh kebebasan. Tetapi setelah anda ngomong, kami tidak jamin kebebasan anda. Kira-kira begitu isi pikiran politik kita," kata Rocky, seperti dikutip Seputartangsel.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Selasa, 9 Februari 2021.
Baca Juga: HPN, Jokowi Siapkan 5 Ribu Vaksin untuk Wartawan pada Akhir Februari
Baca Juga: Polisi Enggan Ungkap Sakitnya Ustadz Maaher, Ternyata Karena Ini
"Setelah ngomong kebebasannya diambil. Ditunggu oleh Undang-Undang ITE, ditunggu oleh Bareskrim, dan ditunggu oleh putusan pengadilan. Kan itu pradoksnya tuh," lanjutnya.
Secara lebih lanjut, Rocky mengatakan Jokowi berupaya memberi sinyal bahwa pemerintah tidak anti kritik, tetapi pada saat yang sama pengkritik pemerintah bisa diperkarakan, terlebih para pengkritik yang radikal.
Hal itu membuat Jokowi menjadi tidak konsisten.
Baca Juga: Menag Yaqut Ingin Tetapkan Perayaan Semana Santa Jadi Ikon Katolik Dunia
Rocky mengusulkan agar Jokowi mengambil langkah-langkah konkret untuk melepaskan para tahanan politik (tapol) jika benar-benar ingin dikritik.
"Jokowi kupingnya dua-duanya hanya ingin memperoleh kritik yang ujungnya adalah memuji. Kalau dia konsisten, yaudah dia bicara di depan publik, di belakangnya ada pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara dan dia umumkan bahwa tahanan politik tidak boleh diadili, harus segera dibebaskan. Oleh karena itu, kami minta dikritik," ujar Rocky.
Menurut mantan Dosen Filsafat Universitas Indonesia (UI) itu, penangkapan-penangkapan politisi dan ulama yang mengkritik juga bertambah di pemerintahan Jokowi.
Baca Juga: Novel Baswedan Soroti Meninggalnya Ustadz Maaher At-Thuwailibi: Kenapa Dipaksa Ditahan? Keterlaluan
Baca Juga: Penyelundupan 450 Kilogram Ganja Kering Dikemas Seperti Lemang, Terungkap di Parung, Bogor
Hal ini merupakan bentuk permainan dua muka yang memiliki sinyal palsu sehingga para pemberi kritik bisa dipenjarakan.
"Ngapain gitu saudara presiden berupaya untuk bersembunyi di dalam kebohongan komunikasi publik?" tuturnya.
Rocky menganalogikan hal ini seperti seekor ular yang menampar kepalanya sendiri dengan ekornya.***
