Network
SEPUTARTANGSEL.COM- Pemerintah telah menditribusikan vaksin Covid-19 yang diimpor dari China.
Distribusi ke 34 wilayah provinsi di Indonesia dimulai pada 3 Januari 2021.
Walau pun belum mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan MUI.
Baca Juga: Dicecar Hakim Praperadilan Soal Acara Maulid, Saksi Ini Tak Tahu Hubungan Habib Rizieq dengan FPI
Baca Juga: Mabes Polri Ungkap Isi Surat Idham Azis Ke Jokowi, Rekomendasi Nama Calon Kapolri?
Tetapi pihak BPOM telah mengonfirmasi secara umum vaksin aman digunakan. Tetapi pihaknya masih menunggu hasil uji klinis akhir.
Sedangkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) bakal menetapkan status vaksin halal atau tidak.
Dikutip Seputartangsel.com dari PMJNews, rencananya Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan menggelar sidang pleno membahas kehalalan vaksin Covid-19 yang diproduksi Sinovac, perusahaan asal China, pada Jumat 8 Januari 2021 besok.
Baca Juga: Pengin Jadi Polisi, Buruan Polri Buka Lowongan Buat Sarjana
Baca Juga: Tim Densus Anti Teror Mabes Polri Tangkap Jaringan Teroris di Makassar, Ada Hubungan dengan ISIS
"Insya Allah, sidang pleno Komisi Fatwa untuk pembahasan aspek syar'i tentang vaksin Covid yang diproduksi oleh Sinovac, China, akan dilaksanakan pada Jumat (besok)," kata Asrorun pada keterangannya, Kamis 7 Januari 2021.
Lebih lanjut Asrorun menjelaskan sidang pleno Komisi Fatwa MUI soal vaksin corona akan digelar pukul 14.00 WIB secara langsung di kantor MUI dengan penerapan protokol kesehatan.
Sebelumnya Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah meminta MUI untuk segera menerbitkan fatwa halal vaksin covid-19. Bahkan, Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu memberi tenggat waktu ke MUI sebelum 13 Januari 2021 atau sebelum Presiden RI Joko Widodo disuntik.
Baca Juga: Alhamdulillah, Presiden Jokowi Beri Bantuan Modal Kerja Rp2,4 Juta Kepada Pelaku UMKM
Baca Juga: Kemendikbud Fokus Merekrut Tenaga Pendidikan dengan PPPK, Bagaimana Nasib Guru Honorer?
Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri lebih dulu akan disuntik, kemudian diikuti serentak di sejumlah daerah sehari setelahnya, atau 14 Januari 2021.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan MUI dilibatkan sejak awal perencanaan pengadaan vaksi. Bahkan MUI telah melihat fasilitas pembuatan vaksin di Tiongkok.
Vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari MUI.
Baca Juga: Setelah Terima SMS Blast, Begini Alur Penerima Vaksinasi Covid-19
Baca Juga: Covid-19 Meningkat, Ini Rincian Pembatasan Kegiatan Masyarakat Terbaru
"Tetapi kalau tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan MUI," ujar Ma'ruf dikutip dari covid-19.go.id.***
