Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Hubungan sosial masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia secara umum harus ditingkatkan. Tidak melulu melalui pendekatan ekonomi dan keamanan, tetapi melalui diplomasi budaya.
Pernyataan itu dikeluarkan Forum Satu Bangsa dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada Sabtu, 5 Desember 2020.
Ketua Umum Forum Satu Bangsa Hery Haryanto Azumi mengatakan,”Hubungan budaya yang setara dan saling mengisi akan mempercepat proses integrasi nasional semakin kokoh."
Baca Juga: Pengacara FPI Bilang Penjadwalan Ulang Pemeriksaan Habib Rizieq Terlalu Cepat
Baca Juga: Siapa Gagal Membaca Opini Dunia Soal Papua? Simak Komentar Rocky Gerung
Keindahan dan keluhuran budaya Papua juga harus menjadi khazanah budaya nasional.
Menurut Hery Haryanto Azumi, pemerintah perlu tanggap perkembangan terakhir terkait Papua seperti tuntutan merdeka dengan upaya diplomasi secara simultan. Seperti dilansir Seputartangsel.com dari Antara.
"Disamping proses pembangunan Papua yang dilakukan secara terus-menerus, pemerintah juga harus melakukan operasi diplomasi internasional secara simultan."
Baca Juga: Amien Rais Sebut Habib Rizieq Miliki Keberanian Hadapi Kezaliman
Baca Juga: Benny Wenda Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat, Wakapolri: Kita Akan Tindak Tegas!
Pemerintah harus menjadikan KBRI di seluruh dunia sebagai pusat-pusat untuk diplomasi internasional.
"Indonesia Diaspora di berbagai belahan dunia dapat didorong sebagai ujung tombak diplomasi selain pelajar-pelajar Indonesia di berbagai kampus di seluruh dunia," tuturnya.
Tokoh-tokoh agama di Papua juga dinilai dapat berperan memperkuat kecintaan terhadap tanah air dan bangsa Indonesia.
Baca Juga: Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria Sampaikan Berita Duka Saat Menjalani Isolasi Mandiri
Baca Juga: Papua Barat Deklarasi Kemerdekaan, DPR RI: Jangan Dianggap Remeh
Pemerintah juga harus memberikan perlindungan terhadap umat beragama tanpa kecuali agar dapat memberikan pesan perdamaian yang adil dan abadi.
Masyarakat Papua adalah bagian dari rakyat Indonesia lain secara keseluruhan, memiliki hak dan kewajiban yang sama.
Pemerintah Indonesia telah melakukan pendekatan yang berbeda dengan pendekatan keamanan yang diterapkan selama era Orde Baru.
Baca Juga: Haikal Hassan: Cuma Mau Antar Surat, Nggak Usah Pakai Drama Bawa Pasukan Seperti Mau Perang
Baca Juga: Benny Wenda Jadi Presiden Sementara Papua Barat: Kami Siap Menjalankan Negara Kami
Sejak pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati, harkat dan martabat rakyat Papua secara umum telah dipulihkan. Hak budayanya diakui dengan berkibarnya bendera Bintang Kejora di bawah Sang Saka Merah Putih sebagai bendera nasional. Otonomi Khusus diberikan.
Anggaran pembangunan Papua digelontorkan secara besar-besaran melalui Otonomi Khusus pada era pemerintahan SBY.
Sementara pada pemerintahan Jokowi, dilakukan pembangunan infrastruktur secara massif dan penyamaan harga secara nasional termasuk di Papua. Hal itu menunjukkan cara pandang baru yang lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah Papua.
Baca Juga: RUU Otonomi Khusus Papua Diharapkan Menyertakan Soal HIV-AIDS
Baca Juga: Petani Kopi Papua Dapat Bantuan Alat Pertanian dari Kerajaan Inggris
