Pengalihan oleh Menteri PAN RB itu diminta melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) serta kementerian/lembaga terkait.
"Pengalihan sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lama satu tahun sejak tanggal diundangkan Peraturan Presiden ini," begitu bunyi pasal 4 ayat (2).***