SEPUTARTANGSEL.COM - Distribusi Vaksin Covid-19 di Indonesia tinggal menunggu waktu dan digadang-gadang akan mendarat akhir November ini.
Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto mengungkap, harga per dosis vaksin Covid-19 sebesar Rp 211.282, untuk vaksin pabrikan Tiongkok yakni Sinovac yang sudah dipesan.
Harga tersebut ditetapkan setelah melewati beberapa tahap dari BPKP, LKPP, dan KPK.
Baca Juga: Survei Kemenkes: Penolakan Vaksin Covid-19 Tertinggi di Aceh dan Sumatera Barat
Baca Juga: Kemenag: Ada 832 Guru GTK Non PNS Buddha Akan Terima Bantuan Subsidi Gaji Rp600 Ribu
"Harga per satuan, hasil dari BPKP, LKPP dan KPK, bahkan kejaksaan Rp 211.282 per dosis. Ini untuk program murni, bukan vaksinasi pribadi, ini untuk 3 juta vaksin pertama," ujarnya saat Rapat dengan Komisi IX DPR RI Jakarta, Selasa 17 November 2020.
Terawan juga menjelaskan bahwa vaksin tersebut sudah dibayar dengan uang muka sebesar Rp507 miliar dari total keseluruhan harga vaksin sebesar Rp 633,84 miliar.
Jumlah tersebut akan dilunasi jika barang sudah tiba di Tanah Air.
Baca Juga: Bawa Dua Bom Lontong, Dua Terduga Teroris Poso Ditembak Mati Satgas Tinombala Polri
Baca Juga: Menjelang Musim Natal, Sinterklas Datang ke Laut Mati
"Kalau ditanya vaksin sudah ada? Yah vaksin belum ada, tapi kami sudah membayar uang muka, dibayarkan melalui Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN)," katanya lagi.
Pembelian vaksin tersebut menurutnya sudah seusai arahan dalam Perpres Nomor 99 turunan dari PMK 28/2020. Sementara pembelian vaksin di tahun depan masih melalui BA BUN.
"Akan komunikasi terus, kalau barang itu ada, kami juga malu barang belum ada tapi kami sudah bayar uang muka. Sudah diterima Bio Farma sesuai Perpres 99. Kami ikuti kaidah-kaidah apa yang jadi aturannya," tegasnya.
Baca Juga: Polri Pastikan Tak Akan Keluarkan Izin Reuni 212
Baca Juga: Jokowi: Paling Lambat Desember 2020, Sudah Ada Bentuk Vaksin Covid-19 Jadi Atau Bahan Baku
Mantan dokter militer ini juga menjawab sejumlah pertanyaan, khususnya terkait dengan ketersediaan vaksin apakah bisa dilakukan bulan Desember.
"Makin baik, makin cepat, tapi harus aman. Kalau tanggal pasti ya belum bisa dipublish, wong barang belum ada karena prediksi akhir November atau awal Desember baru datang. Nggak boleh kira-kira. Menyangkut produksi, hasil dari BPOM, kalau barang ada baru persoalannya lain," pungkasnya. ***