SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah mengklaim, Omnibus Law UU Cipta Kerja (Ciptaker) akan mempermudah masyarakat untuk membuka usaha di daerah.
Pasalnya, UU Ciptaker akan menyederhanakan segala jenis prosedur dan kewenangan dalam pembukaan usaha.
“Kita tahu bahwa dalam beberapa banyak permasalahan di daerah di antaranya kesulitan masyarakat untuk mendapatkan izin untuk berusaha di daerah,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Jakarta, Rabu 7 Oktober 2020.
Baca Juga: Klub-Klub Liga Inggris Habiskan Rp23,6 Triliun untuk Belanja Pemain, Chelsea Paling Royal
Menurut Tito, selama ini, banyak masyarakat yang merasa terhambat dengan perizinan membangun usaha di daerah.
Hambatan itu seperti aturan yang rumit dan berbelit-belit. Bahkan, untuk mendapatkan izin usaha kecil, masyarakat di daerah harus menunggu hingga berbulan-bulan lamanya lantaran prosedur yang panjang.
Baca Juga: Kadinkes Positif Covid-19, Pemkab Ngawi Jatim Tes Usap Semua Pegawai
Hal ini jauh berbeda dengan kondisi di negara-negara lainnya.
"Kita kadang-kadang kasihan masyarakat kita untuk buka warung, buka minimarket, buka restoran untuk usaha dan keluarganya mereka kadang-kadang seminggu seminggu, sebulan, bahkan ada yang sampai berbulan-bulan,” ujarnya.
Baca Juga: Perayaan Terbesar di Korea Selatan Dilakukan Online Akibat Pandemi Covid-19
Dengan adanya UU Cipta Kerja ini, Tito menyebut prosedur yang panjang itu akan dipangkas sehingga masyarakat di daerah mudah membangun usaha.
Untuk itu, Tito mengatakan pihaknya akan membuat aturan untuk menginventarisasi jenis-jenis usaha yang disederhanakan serta prosedurnya.
Baca Juga: Indra Sjafri Berharap Elkan Baggott Menambah Kekuatan Pertahanan Timnas Indonesia U-19
“Itu perintah Bapak Presiden dan beliau perintahkan paling lambat bulan depan harus selesai. Kami besok sudah mau mulai untuk membuat rencana Peraturan Pemerintah,” kata mantan Kapolri ini.
Dalam prosesnya, Tito akan mengundang asosiasi pemerintah di daerah. Dengan begitu, pemerintah daerah dapat memberikan masukan dan pendapat terkait jenis usaha yang perlu disederhanakan.***