SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan berencana melakukan ekspor Alat Perlindungan Diri (APD) dan barang kesehatan lain.
Rencana ini ditolak anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani.
"Nakes kita masih menjadi korban Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan APD yang kurang memenuhi standar. Kenapa pemerintah malah mewacanakan ekspor?" sesal Netty usai mengikuti rapat Komisi IX DPR RI, Senin 22 Juni 2020 di kompleks parlemen.
Baca Juga: Kasus Positif Corona Indonesia Nyaris Tembus 50.000, per Hari Tambah Seribuan
Menurut Netty, berita tentang terkonfirmasi positifnya 22 dokter residen yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya, seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah.
Dengan kejadian ini, pemerintah seharusnya mengontrol dan memperbaiki standar APD, baik yang berasal dari produk dalam negeri atau pun yang impor.
“Nakes (tenaga kesehatan) terinfeksi dan APD yang kurang standar, seharusnya ini yang jadi fokus pemerintah. Bukan malah bicara ekspor. Ini jadi seperti Jaka Sembung naik ojek, ngga nyambung, Jek. Komunikasi semisal ini hanya menimbulkan kegaduhan di ruang publik,” tegas istri mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) ini.
Baca Juga: Debat Lawan Rizal Ramli Batal, ProDem Tuding Luhut Menjilat Ludah Sendiri
Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini kurva pandemi Covid-19 masih meningkat.
Banyak daerah masih berada dalam zona bahaya, bahkan relaksasi PSBB pun masih dalam masa transisi.
"Artinya, kebutuhan dalam negeri akan APD diprediksi masih besar. Seharusnya pemerintah serap dulu APD produksi dalam negeri, pastikan kebutuhan tercukupi, khususnya di wilayah epicenter baru, lalu cabut relaksasi impor kebutuhan APD dan barang kesehatan yang bisa dipenuhi dalam negeri,” tandasnya.
Baca Juga: Manchester City Sikat Burnley 5-0, Jurgen Klopp Mengaku Tidak Terkejut
Sebagaimana diketahui, saat ini terjadi surplus APD di dalam negeri.
Berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan, diperkirakan terjadi surplus produksi sebesar 1,96 miliar unit untuk masker bedah, 377,7 juta unit masker kain, 13,2 juta unit pakaian bedah, dan 356,6 juta unit pakaian pelindung medis hingga Desember 2020.
Menurut Netty, melimpahnya APD saat ini akibat relaksasi kran impor dan produksi dalam negeri yang digenjot saat Indonesia sempat alami kelangkaan dan kemahalan APD.
Baca Juga: POPULER HARI INI: Lowongan Kerja di PT Astra Honda Motor Hingga Gojek PHK 430 Karyawan
“Bukan hanya industri alat dan bahan kesehatan yang bergerak memproduksi APD saat itu, tapi juga industri tekstil, bahkan UMKM. Akhirnya isu standarisasi dan sertifikasi APD agak dikesampingkan. Kini, saatnya pemerintah melakukan seleksi, standarisasi dan sertifikasi APD," ujarnya.
Ia pun mengimbau pemerintah menggunakan APD standar untuk tenaga medis dalam negeri.
Jangan sampai yang terstandarisasi dan diterima dunia diekspor, di dalam negeri malah digunakan yang imitasi.
Baca Juga: Fokus ke Transportasi, Pesan Antar Makanan dan Uang Elektronik, Gojek PHK 430 Karyawan
"Ini merendahkan tenaga kesehatan kita yang berhadapan langsung dengan pasien,“ katanya.
Soal solusi surplus APD, ia bersimpati pada produsen yang telah bergerak cepat membantu pemerintah.
Baca Juga: Kota Tangerang Selatan Raih Predikat WTP untuk Kedelapan Kalinya
Setelah dilakukan seleksi dan sortir sesuai standar, pemerintah dapat mencarikan solusi pemasaran dengan melempar APD untuk kebutuhan non medis.
“Seperti produk masker kain yang bukan standar medis, tapi masih memungkinkan untuk kebutuhan penggunaan masyarakat sehari-hari. Saya yakin ada jalan. Yang penting logikanya jangan dibalik. Yang bagus dan standar diekspor, yang KW digunakan untuk nakes dalam negeri. Itu zalim karena sengaja mengorbankan rakyat,” tutup Netty.***