Dugaan Manipulasi Data Korban Tragedi Kanjuruhan: Pemerintah Dituduh Lakukan Hal Ini, PSSI Harus Dibekukan?

5 Oktober 2022, 15:18 WIB
Data korban tragedi Kanjuruhan diduga dimanipulasi /STRINGER/REUTERS

SEPUTARTANGSEL.COM - Tragedi di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur pada Sabtu, 1 Oktober 2022 lalu meninggalkan duka yang amat dalam bagi dunia persepakbolaan Indonesia.

Bagaimana tidak, tragedi ini setidaknya menelan 448 korban yang terdiri dari 125 orang meninggal dunia, 21 luka berat, dan 302 luka ringan.

Bahkan akibat tragedi Kanjuruhan, Indonesia banyak disorot dunia. Sejumlah media asing mengkritik aksi berlebihan aparat kepolisian yang menembakan gas air mata ke arah penonton.

Baca Juga: Duka Tragedi Kanjuruhan, Pendeta Gilbert Lumoindong Malah Tantang Ayah Brigadir J: Kalau Saya Salah, Tuhan…

Belakangan, kepolisian semakin disorot lantaran adanya dugaan manipulasi data korban tragedi Kanjuruhan.

Menurut suporter Arema FC, Aremania, jumlah korban meninggal dalam tragedi Kanjuruhan lebih banyak dibandingkan dengan data yang telah dirilis ke publik.

Pasalnya, banyak korban meninggal yang langsung dibawa pulang oleh keluarga atau kerabat tanpa dibawa ke rumah sakit.

Dengan banyaknya spekulasi publik terkait tragedi yang menghilangkan ratusan nyawa manusia itu, pemerintah langsung membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan: Data Korban Terkesan Dimanipulasi, Polisi Diduga Kerahkan Buzzer untuk Cuci Tangan

Tim yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD itu bertugas menginvestigasi tragedi Kanjuruhan dan membuatnya terang benderang.

Dilansir dari kanal YouTube Hersubeno Point, Wartawan senior Forum News Network (FNN), Rahmi Aries Nova menilai pemerintah sudah melakukan langkah yang tepat dengan membentuk TGIPF.

Menurut Rahmi, penyebab banyaknya korban meninggal di tragedi Kanjuruhan harus segera diinvestigasi.

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan Disorot Dunia, Cipta Panca: Buka Seterang-terangnya

Meski demikian, ia merasa heran dan melihat pemerintah seakan ingin mematok jumlah korban meninggal.

"Saya juga heran tuh, kayaknya kok, sepertinya pemerintah mau mematok di angka 125 gitu ya. Kayaknya kok takut melebihi dari yang di Ghana. Nomor satu di Peru, nomor dua di Ghana," kata Rahmi.

"Kita apresiasi saja lah kalau pemerintah sudah membentuk tim investigasi independen gitu ya, walaupun anehnya PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) membentuk tim investigasi juga dengan Ketua Umum PSSI sebagai ketuanya. Kan bingung, masa dia menginvestigasi dirinya sendiri," tambahnya, dikutip SeputarTangsel.com pada Rabu, 5 Oktober 2022.

Rahmi menilai, PSSI seharusnya dibekukan terlebih dahulu selama dilakukan investigasi terhadap tragedi ini.

Baca Juga: Tragedi Kanjuruhan, PSSI Tak Dipercaya , Politisi Akbar Faizal Minta FIFA Beri Sanksi

Tak hanya itu, ia juga mendukung agar Liga 1 dan panitia pelaksana (Panpel) Arema FC dibekukan sementara.

"Harusnya PSSI tuh kalau perlu dibekukan dulu. PSSI, Liga, ataupun mungkin Panpel Arema. Kan Liga-nya juga sudah disetop dulu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Harusnya ya PSSI nya dibekukan saja dulu," ucapnya.

Namun menurut Rahmi, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi terhadap PSSI lantaran khawatir akan adanya sanksi tambahan dari FIFA.

"Paling gak ya PSSI berhenti dulu deh, kan dia diinvestigasi, bukan dia yang menginvestigasi," tegasnya.***

Editor: H Prastya

Tags

Terkini

Terpopuler