SEPUTARTANGSEL.COM - Imbauan untuk mengaktifkan keanggotaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kini tak hanya disampaikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri pun turut mengimbau masyarakat agar mengaktifkan keanggotaan BPJS Kesehatan.
Pasalnya, kini BPJS Kesehatan menjadi salah satu syarat mengurus perpanjangan SIM dan STNK.
Baca Juga: Update Syarat Urus SIM dan STNK, Polri Imbau Masyarakat Urus BPJS Kesehatan
Imbauan mengaktifkan keanggotaan BPJS Kesehatan pun disampaikan oleh Kakorlantas Polri, Irjen Pol Firman Shantyabudi.
Hal tersebut disampaikan Firman saat mengecek langsung layanan BPJS Kesehatan di Satpas Prototype.
Dia menjelaskan, kehadiran layanan tersebut menjadi project Korlantas bersama stakehalder ke depan.
"Kewajiban tentang keaktifan masyarakat sebagai peserta BPJS yang ini juga dikaitkan sekarang dengan kemudahan dalam memperoleh pelayanan publik," ungkap Firman seperti dikutip dari laman humas.polri.go.id, Minggu 4 September 2022.
"Hari ini kita langsung melihat bagaimana koneksitas hubungan antarsistem data yang kita kerjakan bersama-sama. Ini akan menjadi projek kita ke depan sehingga masyarakat di mana saja bisa mendapat pelayanan publik," sambungnya.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Inpres Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengurusan SIM dan STNK di Indonesia.
Dalam Inpres tersebut diatur bahwa keanggotaan BPJS Kesehatan menjadi syarat mengurus SIM dan STNK.
Dengan adanya aturan baru ini, pemohon SIM dan STNK harus sudah terdaftar di BPJS Kesehatan.
Di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi (Satpas) SIM juga tengah disiapkan konter layanan BPJS Kesehatan untuk memudahkan warga mengurus syarat pembuatan serta perpanjangan SIM dan STNK tersebut.***