SEPUTARTANGSEL.COM - Belum selesai kasus pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat alias Brigadir J, mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo terseret masalah lain soal dugaan judi online.
Belakangan, publik dihebohkan dengan grafik Kaisar Ferdy Sambo dan Konsorsium 303.
Selain Ferdy Sambo, ada 6 jenderal bintang dua dan seorang jenderal bintang satu yang diduga ikut terlibat dalam skandal bisnis judi online.
Berdasarkan data yang beredar, Ferdy Sambo dan para kroninya disebut-sebut menerima dana senilai Rp1,3 triliun per tahun dari bisnis haram tersebut.
Konon, dana tersebut disinyalir akan digunakan untuk mengawal calon presiden (Capres) potensial pada Pilpres 2024 mendatang.
Bahkan, operasi itu diduga akan dipimpin langsung oleh Ferdy Sambo dan dua jenderal lainnya, yakni Irjen SN dan Irjen AD.
Hingga kini, pihak Kepolisian belum memberikan klarifikasi apapun tentang grafik Kaisar Ferdy Sambo dan Konsorsium 303 itu.
Kadiv Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo menegaskan, pihaknya masih fokus untuk mengusut tuntas kasus Brigadir.
Menanggapi hal tersebut, Ahli hukum tata negara Refly Harun mengatakan pernyataan Dedy itu tidak membantah maupun mengiyakan.
"Dalam logika informasi, kalau ada informasi yang buruk tapi tidak dibantah, tapi tidak juga diiyakan, maka bisa dibilang itu benar. Karena kalau misalnya itu tidak benar, informasi buruknya langsung dibantah. Teorinya begitu," kata Refly Harun.
Refly Harun mengungkapkan, berdasarkan polling yang ia buat di media sosial, sebanyak 97% dari total 1.100 orang yang mengikuti vote percaya bahwa Satgasus Merah Putih pimpinan Ferdy Sambo terlibat dalam bisnis judi online.
Sementara, sebanyak 2% orang tidak percaya dan sisanya 2% mengaku ragu-ragu.
Mantan Staf ahli Mahkamah Konstitusi itu mengatakan, angka ini menunjukkan angka yang ekstrem.
Menurut Refly Harun, isu ini akan terus menggelinding ke depannya.
Baca Juga: Tegur Denny Siregar Komentari Kasus Ferdy Sambo, Niluh Djelantik: Diamlah
Karenanya, ia pun mengimbau agar segera dibentuk tim independen.
"Karena ini melibatkan Polri, tidak ada cara lain kecuali melibatkan tim independen. Kalau diserahkan kepada Mabes Polri sendiri, sama saja bohong karena itu namanya jeruk makan jeruk," ujarnya.
"Biar tidak jeruk makan jeruk, maka serahkanlah kepada tim independen untuk memastikan ini benar atau tidak agar tidak menjadi fitnah," tegasnya, dikutip SeputarTangsel.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 20 Agustus 2022.***