SEPUTARTANGSEL.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mendukung langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mengungkap fakta-fakta baru terkait kasus dugaan suap ekspor minyak goreng.
Masinton Pasaribu menduga ada keterkaitan antara kasus dugaan korupsi minyak goreng dengan pendanaan kampanye Presiden Jokowi 3 periode.
Menurut Masinton Pasaribu, ada keterlibatan korporasi besar kelapa sawit yang turut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode.
Baca Juga: Rizal Ramli Kritik Kebijakan Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng: Asal Populer tapi Ngasal
Masinton Pasaribu mencurigai bahwa korporasi yang mendukung perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode, terlibat dalam korupsi penyuapan ekspor minyak minyak goreng.
"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi," kata Masinton dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Masinton pada Minggu 24 April 2022.
Masinton mengatakan akibat korupsi minyak goreng, masyarakat mengalami kelangkaan dan harganya di pasar pun melonjak.
Kemudian di sisi lain, korporasi yang mendukung mobilisasi dukungan perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode disebut-sebut telah berpartisipasi melawan konstitusi.
Baca Juga: Jokowi Larang Ekspor CPO dan Minyak Goreng, Hersubeno Arief: Pasti Ada Sesuatu yang Sangat Besar
"Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng, juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi," ujar Masinton.
Masinton menyerukan agar tindakan penyelenggaraan itu harus dilawan.
"Lawan oligarki kapital," kata Masinton.
Sebelumnya, Masinton mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait dugaan adanya penggalangan dana, atau fundraising untuk menunda Pemilu 2024.
Masinton mendapatkan informasi bahwa korporasi besar mengutamakan ekspor karena kebutuhan fundraising untuk dukungan perpanjangan jabatan Jokowi 3 periode dan menunda pemilu.***