Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Hasil penyidikan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap kasus korupsi minyak goreng menyimpulkan bahwa Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia terlibat penyuapan kuota ekspor minyak goreng.
Kejagung kemudian menetapkan Komisaris PT Wilmar Nabati berinisial MPT menjadi tersangka dugaan suap kuota ekspor minyak goreng.
Belakangan terungkap bahwa Wilmar Grup merupakan sponsor utama Persis Solo, klub sepak bola yang dikelola Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi.
Menanggapi hal ini, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Refrizal mengatakan kasus mafia minyak goreng harus diusut tuntas.
"Kasus Mafia minyak goreng harus diusut Tuntas kemana saja saja Aliran Dananya," kata Refrizal dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @refrizalskb pada Jumat 22 April 2022.
Sebagai informasi, saat ini Persis Solo telah memutuskan hubungan kerja sama dengan Wilmar Group sebagai sponsor tim.
Melalui website resminya, manajemen Persis Solo mengungkapkan pemutusan hubungan kerja sama ini sebagai tindak lanjut akibat keterlibatan Wilmar Grup dalam kasus dugaan suap kuota ekspor minyak goreng.
Meskipun Kaesang Pangarep bertindak cepat, yakni memutuskan kontrak dengan Wilmar Group, Refrizal menekankan bahwa aliran dana korupsi Wilmar Grup tetap harus ditelusuri.
Selanjutnya, Refrizal menekankan bahwa siapa pun yang terlibat korupsi minyak goreng, penegakan hukum tetap harus dilakukan.
"Siapapun yang terlibat hukum harus ditegakan tanpa pandang bulu, (termasuk) Kaesang," kata Refrizal.
Baca Juga: Persis Solo Putus Kontrak dengan Wilmar Terkait Korupsi Minyak Goreng, Netizen: Paniklah Masa Ga
Hal senada disampaikan Politisi Demokrat Cipta Panca Laksana yang berpendapat bahwa bagaimana pun uang Wilmar Grup sudah mengalir ke dalam manajemen klub sepak bola yang diketuai Kaesang Pangarep.
Selain itu, Politisi Demokrat Yan Harahap mengungkapkan bahwa Wilmar Group mendapatkan subsidi terbesar, Rp4,16 triliun. Padahal, setoran dari pajak yang diberikan hanya Rp1,32 triliun.
"Lima konglomerat sawit pernah dapatkan subsidi dr BPDPKS dgn total Rp7,5 triliun Jan-Sept 2017. Wilmar Group mendapatkan subsidi terbesar, Rp4,16 triliun. Padahal, setoran yang diberikan hanya Rp1,32 triliun. Ada apa?," kata Yan Harapan melalui akun Twitter @YanHarahap.
Sebelumnya, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu sudah mengendus adanya kedekatan antara PT Wilmar Indonesia dengan rezim Jokowi.
Pasalnya menurut Said Didu, untuk permintaan kuota ekspor minyak goreng seharusnya hanya dilakukan oleh setingkat jabatan manajer. Namun dalam kasus ini, Komisaris PT Wilmar Nabati MP Tumanggor sampai terlibat.***
