SEPUTARTANGSEL.COM- Juru Bicara Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan Jodi Mahardi mengelak untuk membuka big data penundaan pemilu 2024.
Jodi Mahardi beralasan bahwa big data yang dikatakan Luhut Pandjaitan adalah data internal, bukan data pemerintah.
Menanggapi pernyataan Jodi Mahardi tersebut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno melontarkan komentarnya.
Menurut Adi Prayitno, Luhut sendiri yang telah membuka hasilnya.
Baca Juga: Zaidul Akbar Ungkap 3 Langkah Berbuka Puasa di Bulan Ramadhan yang Disunnahkan
Sehingga masyarakat berhak tahu mengenai data asli, metodologi dan lainnya.
Melalui akun twitternya @Adiprayitno_20 mengemukakan hal tersebut.
"Giliran hasilnya boleh diumbar dan sesumbar. Giliran ditanya data asli, metodologi, dll bilang tak wajib dibuka," protes Adi Prayitno pada Selasa, 5 April 2022.
Adi Prayitno juga mengatakan bahwa sesuatu yang sudah dipublish maka masyarakat pun berhak tahu.
"Sesuatu yg sdh publish, rakyat berhak tau," tegasnya lagi.
Pernyataan Jodi Mahardi tersebut diungkapkan menanggapi tuntutan berbagai pihak agar Luhut membuka big data yang menyimpulkan bahwa masyarakat menyetujui penundaan pemilu 2024.
Dalam pernyataannya Luhut Pandjaitan mengatakan dari big data yang dimiliki, 110 juta warga menginginkan pemilu 2024 ditunda.
Sehingga banyak yang menuntut Luhut untuk membuka big data tersebut.
Baca Juga: Ini Persyaratan Lengkap Naik Kereta Api Antar Kota Saat Mudik Lebaran
Salah satu iorganisasi Change.org Indonesia melalui akunnya @ChangeOrg_ID juga menuntut Luhut membuka big datanya.
"Menteri Luhut bilang ada big data 110 juta orang yang dukung tunda Pemilu???? hmmmm buka datanya dong Pak..," kata @ChangeOrg_ID. ***