SEPUTARTANGSEL.COM - Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah angkat suara soal Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.
Fahri Hamzah meminta rapat DPR dengan BUMN harus dihentikan karena menimbulkan banyak kerugian.
Hal itu disampaikan oleh Fahri Hamzah melalui cuitan di akun Twitter miliknya pada Selasa, 15 Februari 2022.
Baca Juga: Sebut Anggota DPR di PKS Mudah Dikontrol Ketum, Fahri Hamzah: Kaya Orang Main Catur
"Rapat @DPR_RI dengan BUMN selain gak ada dasar hukumnya juga lebih banyak mudaratnya. Sebaiknya dihentikan, cukup @KemenBUMN yg rapat sebagai kuasa pemegang saham," cuit Fahri Hamzah yang dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Fahrihamzah pada Selasa, 16 Februari 2022.
"Rapat pemegang saham & pengawasan cukup di komisaris saja. Pertamina cukup rapat sama Ahok dkk. Gak usah ke DPR," sambungnya.
Fahri Hamzah menyebut BUMN yang rapat di DPR RI akan membuat mereka memiliki mental politik.
Hal ini dikarenakan Direksi BUMN merupakan pejabat bisnis, bukan pejabat politik.
"Inilah akar dari rusaknya professionalism di BUMN. Mereka dipaksa melayani kepentingan politik eksekutif dan legislatif. Budaya korporasi rusak!," ujarnya.
Lantas, mantan Wakil Ketua DPR RI ini juga menegaskan bahwa BUMN tidak perlu melayani panggilan DPR.
Kemudian, Fahri menyarankan jika DPR ingin ada rapat kerja, mereka hanya boleh memanggil Komisaris BUMN dan tidak boleh membahas persoalan teknis.
"Jadi Direksi BUMN tidak perlu melayani @DPR_RI dalam rapat kerja karena mereka korporasi. Kalau ada rapat kerja ya kuasa ada di @KemenBUMN. Kalau mau manggil korporasi ya harusnya diwakili komisaris dan itu hanya terkait isu negara dengan kuasa pemegang saham. Bukan teknis," tuturnya.
Lebih lanjut, Fahri juga mengatakan pembahasan teknis saat rapat antara BUMN dengan DPR tidak diperbolehkan dengan alasan pesaing bisa melihat dapur dari perusahaan negara tersebut.
"Tidak fair membedah BUMN di depan umum oleh politisi sementara mereka punya pesaing yang selalu mengintip dapur mereka. Sementara itu, tidak jelas juga yg dibahas. Beda dengan rapat penyelidikan angket misalnya. Itu bebas. Jangankan BUMN, Presiden aja bisa dipanggil," ungkapnya.
"Jadi sebaiknya dihentikan, terlalu banyak efek buruknya bagi @DPR_RI dan terlebih lagi bagi BUMN. Mereka harus didorong bekerja murni sebagai profesional. Jangan terlalu banyak politik yg bisa membuat wajah BUMN samar dan tidak jelas. Politisasi BUMN ini sudah terbukti jelek," tambahnya.***