SEPUTARTANGSEL.COM - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) menanggapi pernyataan soal 198 pondok pesantren yang diduga terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Jusuf Kalla meminta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk tidak menyamaratakan bahwa semua pondok pesantren terafiliasi dengan jaringan terorisme.
Selain itu, Jusuf Kalla juga meminta BNPT segera mengambil tindakan jika menemukan pondok pesantren yang terbukti terpapar paham radikal dan terorisme.
Baca Juga: Fadli Zon ke BNPT: RI Akui Pemerintahan Kudeta Thailand dan Myanmar, Kok Takut Taliban?
Hal itu disampaikan Jusuf Kalla setelah menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Hotel Bidakara Jakarta pada Senin, 31 Januari 2022.
"Ya tentu kalau ada buktinya, silakan (BNPT) ambil tindakan. Jangan kemudian hanya mengeluarkan isu, lalu semua pondok pesantren seperti dicurigai semuanya," kata Jusuf Kalla yang dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara pada Selasa, 1 Februari 2022.
Kemudian BNPT didesak oleh Jusuf Kalla untuk memanggil satu per satu pondok pesantren yang diduga terpapar paham radikal dan terorisme untuk dilakukan investigasi.
Baca Juga: Kepala BNPT Sebut ISIS Khorasan Sebagai Pelaku Bom Bunuh Diri di Bandara Kabul Afghanistan
Mantan Wakil Presiden RI itu mengimbau BNPT membuka data jika terdapat bukti kuat terkait dugaan afiliasi paham radikal di pondok pesantren.
"Ya perlu (terbuka), kalau memang ada bukti (terafiliasi terorisme) itu, tapi harus yakin dan ada buktinya," tutur Jusuf Kalla.
Sebelumnya, kabar yang menyebutkan ada 198 pondok pesantren yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan terorisme disampaikan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Baca Juga: Ideologi Taliban Bertentangan dengan Pancasila, BNPT: Jangan Jadikan Role Model
Boy Rafli Amar menyampaikan hal itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI, Selasa, 25 Januari 2022 yang lalu.
Di sisi lain, Direktur Pencegahan BNPT Brigjen Pol Ahmad Nurwakhid dalam keterangannya mengatakan data itu merupakan bentuk peringatan untuk seluruh pemangku kepentingan agar meningkatkan kewaspadaan.
"Tentu hal ini perlu dijernihkan agar masyarakat tidak terbawa narasi yang selalu mem-framing berbagai kebijakan untuk meningkatkan deteksi dini dan kewaspadaan dalam pengertian yang negatif," ucap Ahmad Nurwakhid.
Selain itu, data itu juga bukan merupakan generalisasi BNPT terhadap semua pondok pesantren.
"Sangat tidak benar dan tidak beralasan adanya narasi tuduhan terhadap BNPT yang seolah-olah menggeneralisasi dan memberikan stigma negatif terhadap pondok pesantren yang ada di Indonesia; apalagi menuduh data tersebut sebagai bagian dari bentuk Islamofobia," tandasnya.***