SEPUTARTANGSEL.COM - Partai Demokrat termasuk salah satu partai yang mendukung disahkannya Rancangan Undang Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) menjadi UU.
Pengesahan RUU IKN menjadi UU dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2021-2022 yang digelar pada hari Selasa, 18 Januari 2022 pagi menjelang siang.
Pada siang harinya, Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon membuat polling di akun Twitter @jansen_jsp.
Baca Juga: IKN Nusantara Berbiaya Besar, Dokter Eva Sri Diana: Tagihan Pasien Covid-19 Kemenkes Sudah Dilunasi?
Polling hanya diawali kalimat singkat: "Pindah IBUKOTA NEGARA:" disertai 2 pilihan jawaban di bawahnya, SETUJU dan TIDAK.
Alih-alih dapat apresiasi dan respons positif, Jansen Sitindaon justru dibully netizen.
"Ngapain bikin polling bang? Demokrat udah ACC di parlemen, aneh juga abang kita ini. Kalau mau berjuang ya di parlemen bang, bukan di medsos," komentar @212bowie.
Baca Juga: RUU IKN Resmi Disahkan DPR, Hilmi Firdausi: Kenapa Buru-buru Sekali?
"Bukankah partainya ikut menyetujui. Trs Polling ini buat apa? Lucu-lucuan doang kah?" ujar @Sherly_N4liev07.
"Institusi partainya mendukung,kader2 nya ngambil simpati rakyat," kata @uu_sutari13.
"Lho,,, bukannya partai Mas @jansen_jsp dalam rapat Pansus IKN Setuju pindah IBUKOTA NEGARA? Walau meninggalkan beberapa catatan. Terus polling ini semisal hasilnya TIDAK, apa bisa merubah suara Fraksi @PDemokrat di Pansus IKN?" komentar @Tjeloup1.
"Pollling pelipurlara doank inimaaah, Kalok byk yg gasetuju trus bisa apa rupanya..?? Toh Palu udh diketok.., bahkan abai thd sebuah Intervensi. Gosah ngasi Angin Sorga laah Bang, seolah2 pro Rakyat. Padahal tetep aj ABS.." tegas @_SiLently0512.
Netizen lain malah menyarankan Jansen membuat polling untuk soal lain saja.
Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Pembangunan IKN Baru 'Nusantara' Akan Pakai Anggaran PEN 2022
"Kiranya bagus juga buat polling lain selain ibu kota baru, seperti dengan judul: Cabut darurat pandemi dan hentikan kewajiban vaksin: Setuju -> Tidak ->," usul @tianraditya.
Sampai artikel ini ditulis, polling telah diikuti 16.076 pemberi suara. Sebanyak 90,4 persen menyatakan tidak setuju Ibu Kota Negara pindah. ***