Kritik Pembangunan Ibu Kota Negara Baru, Mardani Ali Sera Singgung Proyek Kereta Cepat: Sudah Tak Relevan

SEPUTARTANGSEL.COM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera kritik pembangunan ibu kota negara (IKN) baru.

Mardani Ali Sera menilai, pembangunan ibu kota negara baru tidak patut diprioritaskan pada masa pandemi Covid-19.

Menurut Mardani Ali Sera, prioritas utama saat ini adalah penanganan pandemi dan pemulihan pandemi melalui bantuan sosial (Bansos).

Baca Juga: Ibu Kota Negara Baru Dibangun dengan APBN, HNW: Mestinya Diprioritaskan untuk Janji Kampanye dan Covid-19

"Sangat tidak patut jk trs memprioritaskan pemindahan ibu kota pd masa pandemi Covid-19. Saat ini jelas, prioritas utama adl penanganan pandemi serta pemulihan ekonomi melalui bantuan sosial," kata Mardani Ali Sera, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Senin, 10 Januari 2022.

Mardani Ali Sera mengatakan, proyek ibu kota negara baru yang berpotensi terbengkalai.

"Proyek jangka panjang bernilai fantasis ini jg berpotensi terbengkalai," ujarnya.

Baca Juga: Roy Suryo Kritik Keras Ibu Kota Negara Baru: Miris di Tengah Utang Meroket Tajam, Buat Apa Pembangunan Fisik?

Lebih lanjut Mardani Ali Sera juga menyinggung pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Sama seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, pembangunan ibu kota negara bisa menyebabkan keuangan negara terus tergerus akibat dibutuhkannya suntikan dana yang tak sedikit dari pemerintah.

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung harus dijadikan pelajaran karena pemerintah dengan mudah mengganti skema pendanaan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita harus belajar dari kasus ini, semula menggunakan skema KBPU dengan ketentuan awal tidak akan membebani APBN, tp dalam perjalanannya pemerintah dengan mudah mengganti peraturan sehingga proyek KCJB menggunakan dana APBN," tegasnya.

Baca Juga: Sebut Pemindahan Ibu Kota Negara Tidak Urgen, Mardani Ali Sera: Negara Tidak Boleh Kalah oleh Para Oligarki

Anggota Komisi II DPR RI itu menuturkan, ketertarikan swasta dalam proyek ibu kota negara baru masih dipertanyakan. Pasalnya, iklim investasi belum pulih kembali akibat pandemi Covid-19.

Menurutnya, pemerintah seharusnya tahu bahwa ide pembangunan ibu kota negara baru sudah tak relevan setelah pandemi Covid-19.

Ia menilai, saat ini pembangunan manusia lebih penting untuk menciptakan masyarakat yang tidak rentan.

"Setelah Covid-19 mestinya kita makin tahu bahwa ide memindahkan ibu kota sudah tidak relevan lagi. Pembangunan manusia jauh lebih penting, apalah artinya Ibu Kota baru yg hebat tp masyarakatnya rentan. Perlu dipikirkan model pembangunan Indonesia yg baru dgn pendekatan yg baru," pungkasnya.***