SEPUTARTANGSEL.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara mengejutkan mencabut izin 2.078 perusahaan tambang mineral dan batu bara.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini duduk sebagai anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Mulyanto menanggapi Presiden Jokowi yang mencabut izin usaha batu bara tersebut.
Menurut Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Banten ini, yang dicabut izinnya merupakan perusahaan idle atau menengah, bukan yang besar.
Baca Juga: Paul Pogba Masih Dibekap Cedera, Masa Depannya di Manchester United Dipertanyakan
Berita ini merupakan salah satu dari tiga artikel terpopuler di kalangan pembaca SeputarTangsel.Com pada Sabtu, 8 Januari 2022 sejak pagi hingga malam ini.
Berikut ulasan selengkapnya:
1. Presiden Jokowi Cabut Izin Perusahaan Batu Bara, Politisi PKS: Kalau Berani Cabut Izin Pengusaha Nakal
"Itu mah izin pengusaha idle," ujar Politisi PKS, Mulyanto sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter pribadi @pakmul63, Jumat 7 Januari 2022.
Baca Juga: Selama Pandemi, Pengaduan Konsumen Naik 10 Kali Lipat, Terbanyak Soal E-Commerce
"Kalau berani, cabut dong izin pengusaha nakal yang terus ekspor batu bara, meski listrik PLN hampir padam demi mengejar cuan segunung," ungkap Mulyanto.
Sebagaimana diketahui, pencabutan izin perusahaan mineral dan batu bara berbarengan dengan izin perusahaan kehutanan dan pengelolaan perkebunan.
Baca selengkapnya: Presiden Jokowi Cabut Izin Perusahaan Batu Bara, Politisi PKS: Kalau Berani Cabut Izin Pengusaha Nakal
2. Ferdinand Hutahaean Akui Dirinya Mualaf, Sekjen PKR: Lantas Kalau Lae Mualaf, Boleh Menghina Allah?
Mantan Politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menjadi perbincangan publik usai mencuitkan 'Allahmu ternyata lemah'.
Ferdinand Hutahaean dilaporkan atas kasus dugaan ujaran kebencian yang bermuatan SARA di Bareskrim Polri.
Di tengah proses penyidikan yang dilakukan Polri, Ferdinand Hutahaean mengemukakan pernyataan yang mengejutkan, yaitu bahwa dirinya seorang mualaf.
Baca selengkapnya: Ferdinand Hutahaean Akui Dirinya Mualaf, Sekjen PKR: Lantas Kalau Lae Mualaf, Boleh Menghina Allah?
3. Gatot Nurmantyo Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101: Presiden Jokowi Lebih Tahu tentang Harga Ini
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo angkat suara terkait kasus dugaan korupsi pembelian Helikopter Augusta Westland (AW)-101 yang penyidikannya dihentikan oleh Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.
Baca Juga: Gubernur Banten Bangga Tugu Pamulang Direvitalisasi dengan Partisipasi Masyarakat
Gatot Nurmantyo mengungkapkan, hal tersebut berawal dari sidang kabinet sekitar tahun 2016 yang dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam sidang kabinet tersebut, Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna memaparkan rencana pembelian helikopter VVIP.
Baca selengkapnya: Gatot Nurmantyo Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Heli AW-101: Presiden Jokowi Lebih Tahu tentang Harga Ini ***