SEPUTARTANGSEL.COM - Putra bungsu Presiden Joko Widodo alias Jokowi, Kaesang Pangarep kini tengah banyak disorot publik.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut terjadi setelah Kaesang Pangarep diketahui membeli saham dari sebuah perusahaan yang memproduksi makanan beku berbasis udang bernilai Rp92,2 Miliar.
Dengan jumlah tersebut, Kaesang Pangarep memborong 188,24 juta saham atau sekitar 8 persen dari total keseluruhan saham PT Panca Mitra Multiperdana Tbk (PMMP).
Baca Juga: Presiden Jokowi Kaget karena Anaknya, Kaesang Pangarep Diperiksa KPK? Begini Faktanya
Akibatnya, Kaesang Pangarep dan Jokowi pun diminta klarifikasi. Pasalnya, pembelian saham dengan nilai fantastis itu telah menjadi pertanyaan publik.
Jokowi diminta tegas, serta terbuka dan menjunjung tinggi transparansi.
Menanggapi hal ini, Pakar hukum tata negara Refly Harun mengatakan bahwa setiap pihak yang menduduki jabatan publik wajib melaporkan harta kekayaannya secara transparan.
Baca Juga: Calon Ibu Kota Baru Dilanda Banjir, Yan Harahap: Perlu Dipertimbangkan Ulang Pak Jokowi
Menurut Refly Harun, hal tersebut merupakan bagian dari kesadaran moral atau etik.
"Benar, dia (Kaesang) bukan pejabat pulik, tetapi dia adalah putra orang paling berkuasa di Republik ini, putra Presiden," kata Refly Harun, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Selasa, 21 Desember 2021.
Refly Harun memaparkan, good governance dan clean government bukan hanya soal hukum, melainkan juga soal etika publik.
"Jadi soal etika publik itu adalah yang related dengan kekuasaan, yang sedang berkuasa tentu orang akan mempertanyakannya. Apakah ada penyalahgunaan kekuasaan, kira-kira begitu," jelasnya.
Lebih lanjut, dia mengatakan di dalam good governance dan clean government tidak boleh ada konflik kepentingan, seperti misalnya menyalahgunakan jabatan.
Karenanya, alumni Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu menilai wajar apabila publik mempertanyakan pembelian saham oleh adik dari Wali Kota Solo Gibran Rakabuming.
"Masalahnya adalah kita tahu Kaesang adalah putra Presiden Jokowi. Kalau dia bukan putra Presiden Jokowi, orang tidak akan mempermasalahkannya," ujar Refly.
Baca Juga: Prabowo Sebut Presidential Threshold Tipu Rakyat, Refly Harun Singgung Fadli Zon hingga Rezim Jokowi
"Jadi, kita harus paham kalau orang masuk pada wilayah seperti itu, wajar kemudian orang tiba-tiba mempertanyakan, dan sah-sah saja. Karena rakyat Indonesia menghendaki praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi bukan soal siapanya, tetapi soal kekuasaannya," sambungnya.
Ia pun menegaskan, bahwa yang dipermasalahkan dalam persoalan Kaesang adalah bukan orangnya, tetapi kekuasaanya.
"Kita tidak mempermasalahkan orangnya. Jauh sekali dari soal suka-tidak suka, benci-tidak benci ya," tegasnya.***