Jokowi Diminta Setop Pencintraan, Lieus Sungkharisma: Presidential Threshold Nggak Ada Partai Mau Nentang

- 18 Desember 2021, 09:56 WIB
Lieus Sungkharisma minta Jokowi setop pencitraan hingga buat Perppu terkait presidential threshold dan penguatan KPK
Lieus Sungkharisma minta Jokowi setop pencitraan hingga buat Perppu terkait presidential threshold dan penguatan KPK /Tangkap Layar YouTube.com/Refly Harun

SEPUTARTANGSEL.COM - Aktivis Sosial Lieus Sungkharisma meminta agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi menghentikan pencitraannya. Menurutnya, Jokowi adalah orang pintar dan berkuasa.

Kemudian, Lieus Sungkharisma pun menyinggung presidential threshold. Ia mengatakan, presidential threshold 0 persen harus diberlakukan untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang baik untuk tampil.

Mengutip perkataan Pengamat politik Rocky Gerung, Lieus Sungkharisma mengatakan apabila presidential threshold masih diterapkan sampai 2024 mendatang, maka oligarki akan semakin kuat.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pamer Jaket Batik yang Dibeli di Blora, Sandiaga Uno: Super Kerrren

"Itu Rocky Gerung kan bilang kalau sampai 2024, ini oligarki yang ngatur negara ini makin kuat, bandar-bandar ini makin sakti, ia lahirkan politisi-politisi bayaran," kata Lieus Sungkharisma, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun pada Sabtu, 18 Desember 2021.

"Tapi kalau ini Jokowi bergerak, tiga tahun ini: Satu, presidential threshold, gampang sekali dia bikin Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang). Nggak ada partai politik yang mau nentang. Mungkin cuma PDIP karena dia punya sendiri,  kalau yang lain kan setuju-setuju saja," sambung Lieus Sungkharisma.

Lebih lanjut, mantan ketua Umum Partai Reformasi Tionghoa Indonesia (PARTI) itu juga menyinggung terkait 57 eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Baca Juga: Jokowi Pamer Jaket Batik Khas Blora Saat Resmikan Bandara Ngloram, Netizen Minta Link Pembelian

Ia menilai, hal tersebut keterlaluan dan mendesak agar Jokowi membuat Perppu untuk memperkuat KPK.

Halaman:

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini

x