Prabowo Sebut Presidential Threshold Lelucon yang Menipu Rakyat, Rocky Gerung: Menteri Jokowi Sebentar Doang

- 18 Desember 2021, 11:23 WIB
Prabowo Subianto sebut presidential threshold adalah lelucon yang menipu rakyat Indonesia
Prabowo Subianto sebut presidential threshold adalah lelucon yang menipu rakyat Indonesia /Instagram/@prabowo/

SEPUTARTANGSEL.COM - Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyinggung pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto terkait presidential threshold 20 persen yang dilontarkan pada tahun 2017 lalu.

Ketika itu, Prabowo Subianto mengatakan bahwa presidential threshold yang terkandung di dalam Undang-Undang Pemilu merupakan lelucon politik yang telah menipu rakyat Indonesia.

Bahkan, Prabowo Subianto dengan tegas menolak presidential threshold karena tidak ingin merusak demokrasi. Karenanya, Fraksi Partai Gerindra kala itu pun memilih tidak terlibat dalam pengesahan Undang-Undang tersebut.

Baca Juga: Prabowo Kaget, Kopi Jamuannya Ada Gambar Wajah Dirinya, Netizen: Gak Tega Mau Ngaduknya

Menanggapi hal ini, Rocky Gerung menuturkan, kemungkinan Prabowo Subianto masih mengingat kata-katanya.

"Pasti pak Prabowo itu 2017, tapi dia ingat lagi bahwa dia pernah ngomong itu. Kan nggak mungkin nanti pak Prabowo meralat itu lalu bilang 'Ya, 20 persen itu bukan menipu rakyat, tapi berita itu membuat saya menipu diri saya sendiri sekarang'. Kan nggak bisa begitu," kata Rocky Gerung, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu, 18 Desember 2021.

Menurut Rocky Gerung, Prabowo Subianto tidak bisa mengubah pemikirannya terkait presidential threshold hanya karena saat ini ia menjabat sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin.

Baca Juga: Presiden Jokowi Pamer Jaket Batik yang Dibeli di Blora, Sandiaga Uno: Super Kerrren

"Jadi, kita tahu bahwa itu, jejak itu, jejak pikiran Gerindra adalah 0 persen. Ini mau kita tagih sebetulnya. Kan nggak bisa itu prinsip 0 persen karena beliau adalah menterinya Jokowi, nggak bisa. Itu menteri Jokowi sebentar doang, tapi 0 persen adalah perintah konstitusi," ujarnya.

Halaman:

Editor: Harumbi Prastya Hidayahningrum


Tags

Terkait

Terkini

x