SEPUTARTANGSEL.COM - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, kinerja pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini berbeda dengan era-era sebelumnya.
Said Didu mengungkapkan, dahulu pejabat Kemenkeu sangat menjaga ketat agar aset-aset negara jangan sampai berpindah ke tangan pihak lain.
Berbeda dengan saat ini, menurut Said Didu kini pejabat Kemenkeu justru lebih mirip SPG penjualan aset negara dan BUMN.
"Dulu pjbt Kemenkeu menjaga sangat ketat agar jangan sampai ada perpindahan tangan asset negara dan asset BUMN ke pihak lain - sekarang sepertinya mereka menjadi "SPG" penjualan atau pengalihan asset negara dan BUMN," kata Said Didu, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @msaid_didu pada Minggu, 28 November 2021.
Cuitan Said Didu itu pun ditanggapi oleh Politisi Partai Gerindra, Fadli Zon di media sosial.
Fadli Zon menjelaskan, BUMN merupakan manifestasi dari Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945.
Anggota Komisi I DPR RI itu menegaskan, di dalam pasal tersebut, tertera bahwa negara menguasai cabang-cabang produksi strategis dan kekayaan alam untuk dimanfaatkan demi kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran asing.
"BUMN adalah manifestasi pasal 33 UUD 1945. Negara menguasai cabang2 produksi strategis n kekayaan alam, utk sebesar2 kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran asing," ujar Fadli Zon melalui akun Twitter @fadlizon.
Selain Fadli Zon, tulisan Said Didu itu juga direspons oleh netizen di media sosial. Mereka tak tanggung-tanggung menyinggung permasalahan manajemen di tubuh BUMN.
"Yain aja. Dulu Asset BUMN dipakai pejabat, tdk pemeliharaan tp biaya dimarkup, giliran rusak dimangkrakkan ... atau tdk rusak tapi seolah2 rusak biar di dem buat pejabat.
Terus gitu sampe bosan, mati masuk neraka," tulis akun @visitortwt1.
"Pengolahan di BUMN adakadabra,alias banyak sulap sana sini, merugi terus dan banyak hutang ,subsidi pemerintah jalan terus , sapi perah,..gelap audit," cuit akun @abadi_pamal.***