Jokowi Ikut Tetapkan Harga PCR Bersama Erick Thohir dan Luhut, DPR Didesak Gunakan Hak Interpelasi

SEPUTARTANGSEL.COM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI didesak gunakan hak interpelasi setelah Menteri BUMN Erick Thohir ungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi ikut menetapkan harga PCR.

Erick Thohir mengatakan, penetapan harga PCR dilakukan melalui rapat bersama yang dihadiri Presiden Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dan Koordinator PPKM Jawa-Bali Luhut Binsar Pandjaitan.

Karena Jokowi disebut-sebut ikut menetapkan harga PCR, maka Erick Thohir menegaskan dirinya tidak mengambil keuntungan pribadi atas bisnis PCR seperti apa yang telah dituduhkan publik.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Tes PCR Keputusan Bersama Jokowi, Rocky Gerung: Terlihat Saling Tipu Antar Kabinet

Desakan agar DPR RI menggunakan hak interpelasinya datang dari Ketua Umum (Ketum) ProDEM, Iwan Sumule.

Menurut Iwan Sumule, DPR RI wajib meminta keterangan kepada pemerintah, khususnya Presiden Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan atas pengakuan Erick Thohir.

"Pengakuan @erickthohir bahwa penentuan harga PCR dibahas bersama Presiden @jokowi, maka sepatutnya @DPR_RI gunakan Hak Interpelasi untuk meminta keterangan kepada pemerintah, presiden sebagai Kepala Pemerintahan," kata Iwan Sumule, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @KetumProDEMnew pada Senin, 22 November 2021.

Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir Dilaporkan ke Polisi Soal Bisnis PCR, Rocky Gerung Minta Jokowi Pecat Menterinya

Lebih lanjut, Iwan Sumule menuturkan bahwa ada dugaan tindak pidana seperti kolusi dan nepotisme dalam bisnis PCR yang disebut-sebut menyeret sejumlah nama di kabinet Jokowi dan Ma'ruf Amin.

"Apalagi ada dugaan perbuatan melawan hukum, Kolusi dan Nepotisme," tegasnya.

Menanggapi cuitan Iwan Sumule, netizen pun sepakat agar setiap pihak yang terlibat dalam bisnis PCR diperiksa, terutama oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sementara itu, sebagian netizen lain justru pesimis dengan kinerja DPR RI yang dianggap sudah kehilangan fungsinya untuk menjalankan check and balances.

Baca Juga: Vonis Habib Rizieq Disunat Jadi 2 Tahun Oleh MA, Netizen: Mestinya Mafia PCR yang Dipenjarakan

"Ekor ya gimana kepala, kepala ya gimana otaknya.....kalo berani
@KPK_RI
periksa semua itu dari ekor sampai otaknya....," tulis akun @PinerksoRoyi1.

"DPR sekarang udah kek lagu bang iwan fals.. Layaknya paduan suara yg cuma bilang yaaaa doang.
Kalaupun ada rapat, paling cuma ajang formalitas buat nyenengin media doang. Biar keliatan kyk masih "KERJA, KERJA DAN KERJA". padahal udah...," ujar akun @radithew_adith.

"Berharap kepada DPR tak ubahnya mengharapkan sisik pada lele Bos," komentar akun @denai69.***