Hoaks Dana Hibah Rp486 Juta untuk Yayasan Keluarga Ariza Patria, Wagub DKI Jakarta Beri 5 Poin Klarifikasi

20 November 2021, 11:55 WIB
Wakil Gubernur DKI Jakarta A. Riza Patria klarifikasi soal Dana Hibah ke Yayasan keluarganya /Dok. Facebook Ariza Patria.

 

 

SEPUTARTANGSEL.COM - Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyayangkan adanya pemberitaan hoaks yang terus menjamur di masyarakat.

Hal itu terkait kabar Yayasan Pondok Karya Pembangunan (PKP) yang disebut beberapa media sebagai yayasan milik keluarga Ahmad Riza Patria dan mendapat dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp486 juta.

Pemberitaan itu pun seakan menunjukkan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta itu terlibat dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Setelah sebelumnya mengoreksi pemberitaan di salah satu media, Ahmad Riza Patria kini memberikan klarifikasi secara lengkap.

Baca Juga: Sebulan Banjir di Sintang Kalbar, Roy Suryo: Warga Harus Pakai Kartu Indonesia Sabar

Melalui akun Facebook-nya, Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa Yayasan PKP yang mendapat dana hibah Rp486 juta bukanlah milik keluarganya.

Ia pun menguraikan secara lengkap tentang Yayasan PKP mulai dari sejarah dan kebijakan Gubernur-Gubernur DKI Jakarta sebelumnya terhadap yayasan tersebut.

Selain itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mulai menjabat sejak 2020 itu menerangkan peruntukan dana hibah yang digunakan untuk biaya makan anak yatim.

Ahmad Riza Patria juga meluruskan soal status sang Ayah, Amidhan Shaberah yang kini menjabat sebagai Ketua Yayasan PKP.

Berikut ini adalah lima poin klarifikasi yang disampaikan Ahmad Riza Patria terkait Yayasan PKP, dikutip SeputarTangsel.Com dari postingan akun Ahmad Riza Patria pada Jumat, 19 November 2021.

Baca Juga: Desak Jabatan Mahfud MD Dicopot, Ferdinand Hutahaean: Tak Butuh yang Biarkan Tersemainya Bibit Radikalisme

1. Yayasan Pondok Karya Pembangunan (YPKP) bukan Yayasan keluarga Ariza Patria, bukan Yayasan Ayah saya dan bukan Yayasan milik pribadi.

YPKP ini sudah berdiri sejak tahun 1976 dan diresmikan Gubernur Ali Sadikin pada 8 April 1976 di Kampus PKP di Ciracas, Jakarta Timur.

Ide mendirikan YPKP lahir setelah MTQ Nasional tahun 1972. Saat itu muncul gagasan mendirikan madrasah yang lebih maju dan modern.

Selain Pemprov DKI Jakarta, terlibat juga Ditjen BIMAS Depag (Kemenag), Koordinator Dakwah Islam (KODI) DKI Jakarta, Panitia Nasional MTQ Nasional tahun 1972 dan stakeholder lainnya.

Nama penggagas dan pendirinya antara lain, Letjend TNI (Purn) H. Soedirman, Laksamana Muda TNI (Purn) Dr. Muh. Sukmadi, Drs. H. Kafrawi Ridwan, MA dan Drs. H. AM. Fatwa, dan dukungan penuh dari Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak H. Ali Sadikin.

Baca Juga: Sepekan Fadli Zon 'Menghilang', Fahri Hamzah Bagikan Video Main Ayunan Bersama

Dukungan ini tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta tanggal 18 April 1973 tentang Pengukuhan Pembentukan Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta sebagai sarana pendidikan dalam ruang lingkup Madrasah dan Pesantren.

Alhamdulillah PKP di Jakarta kemudian menjadi program percontohan nasional dalam hal dinamisasi madrasah.

2. Dana hibah sebesar Rp486 juta rupiah itu bukan untuk Yayasan, bukan untuk Pengurus Yayasan, tapi untuk 90 santri yatim piatu yang dhuafa.

Rinciannya: Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) x 3 kali makan x 30 hari x 6 bulan: total Rp486 juta.

Ini sangat murah sekali dibanding standar biaya makan untuk warga binaan sosial sebesar Rp40.480 per hari (Kepgub 2270/2017). Semua akan kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.

Baca Juga: Korban Mafia Tanah, Nirina Zubir Jelaskan Kasusnya: Itu Bukan Sikap Arogan, Tetapi Sikap Keberatan Saya

3. Bantuan sudah diberikan kepada YPKP sejak zaman Bapak H. Ali Sadikin, kemudian Gubernur Sutiyoso mencanangkan pembangunan dan penataan kembali PKP.

Bulan April 2015, Gub DKI Jakarta Bapak Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga membantu pendirian Gedung STIKes, Gedung Olahraga dan Seni di Kampus PKP Jakarta Islamic School. Zaman Pak Anies juga diresmikan asramanya.

Di dalam Yayasan PKP terdapat 8 unit pendidikan, yaitu TK Islam, SD Islam/MI, SMP Islam/MTs, SMA, SMK 1 (SMEA), SMK 2 (STM), PGTK Islam dan STIKes dengan jumlah siswa dan mahasiswa sebanyak 2.200 orang. Jadi sekali lagi, YPKP bukan Yayasan Keluarga Ariza Patria.

4. Ayah saya KH. Amidhan Saberah jadi Ketua Umum YPKP sejak tahun 2015, sementara saya jadi Wagub DKI Jakarta baru tahun 2020, jadi tuduhan adanya KKN terkait jabatan ayah saya itu, menjadi tidak masuk akal.

Baca Juga: Ustad Abdul Somad: Di Indonesia Tidak Ada Mufti, MUI Sebagai Jalan Tengah

Ayah saya memang seorang aktivis mahasiswa sejak kuliah di Yogyakarta. Amanah yang beliau peroleh karena keaktivannya, rekam jejak, dan proses panjang yang beliau lalui.

5. Hoaks sudah terlanjur menyebar luas dengan cepat. Hoaks itu melahirkan fitnah pada saya dan keluarga. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang menghapus dan meminta maaf, sebelumnya kami pun sudah memaafkan.

Di akhir klarifikasinya, Wagub DKI Jakarta itu mendoakan seluruh warganya agar selalu dilindungi dalam kesehatan.

"Semoga Allah SWT menjaga kesehatan seluruh warga Jakarta. Terima kasih dan hormat saya, Ariza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta," pungkasnya.***

Editor: Tining Syamsuriah

Tags

Terkini

Terpopuler