SEPUTARTANGSEL.COM - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah berhasil memangkas harga tes polymerase chain reaction (PCR) sesuai dengan intruksi presiden Joko Widodo (Jokowi).
Meski harga tes PCR telah diturunkan menjadi Rp275 ribu, tampaknya penurunan harga tersebut memunculkan tanda tanya di benak publik.
Penurunan harga tes PCR itu pun menyedot perhatian sejumlah aktivis Perhimpunan Menemukan Indonesia Kembali (PMKI) untuk membuka sebuah posko pengaduan mengenai penyelewangan dana Covid-19 yang melibatkan pejabat pemerintahan.
Pembukaan posko pengaduan yang berada di bawah naungan Pengamat Politik Rocky Gerung, Politisi Partai Gerindra Ferry Juliantono, serta Syahganda Nainggolan itu memberikan ruang bagi rakyat untuk bersuara apabila merasa keberatan dengan tarif harga tes PCR yang masih terbilang relatif mahal.
Baca Juga: Lirik Lagu Fire Saturday dari Secret Number
"Pos pengaduan itu adalah harapan rakyat bahwa kekuasaan bisa jujur dalam membongkar mafia PCR ini," ujar Rocky Gerung, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari Kanal Youtube Rocky Gerung Official pada Minggu, 31 Oktober 2021.
Hadirnya ide untuk membuka posko pengaduan itu tak lain untuk menjawab keresahan yang ada sehingga mendapatkan sambutan hangat dari rakyat.
"Kelihatannya publik memang resah. Karena itu publik menyambut baik upaya untuk mempersoalkan harga PCR ini. Jadi, dibuka posko pengaduan itu. Tapi, sebetulnya harusnya ada semacam gugatan," ujar Rocky Gerung.
Menurut Pendiri Setara Institute itu memberikan perumpamaan seandainya presiden sejak awal mengatakan harga tes PCR bisa diturunkan, maka, pos pengaduan tidak akan dibuka.
Baca Juga: Ivan Gunawan Beri Peringatan Keras pada Penggemar, Usai Namanya Dicatut dalam Kasus Penipuan
"Kan kalo presiden di hari pertama itu langsung bilang 'Iya, sebenarnya masih bisa diturunkan lagi, maka enggak akan ada orang yang mau buka pos pengaduan," kata Rocky Gerung.
Namun, Rocky Gerung menilai hingga saat ini Jokowi seolah bungkam dengan persoalan harga tes PCR sehingga patut dicurigai terlibat sebagai mafioso.
"Tapi, kalo sampai sekarang diam itu artinya presiden juga terlibat dalam mafioso. Logikanya begitu," ujarnya.
Sebab, apabila Jokowi diasumsikan telah mengetahui harga PCR yang ditarifkan sebelumnya sebesar Rp900 ribu hingga Rp1,5 juta itu telah merampas uang rakyat, maka hal tersebut sebagai permasalahan yang berbahaya.
Baca Juga: Kunci Jawaban Tema 4 Kelas 6 SD Edisi Revisi 2018 Halaman 15, 16, dan 17 tentang Ciri-Ciri Kubus
"Nah, yang bahaya adalah presiden sebetulnya harus diasumsikan dia tahu dari awal bahwa harga itu Rp900 ribu - Rp1,5 juta betul-betul harga rampok, kenapa presiden diam? Ini yang disebut sebagai membiarkan," ujarnya.
Maka dari itu, dia mengatakan bahwa harga tes PCR sangat potensial untuk dipersoalkan.
Sebab, persoalan tersebut dikhawatirkan justru dapat melengserkan sang Presiden hanya karena harga tes PCR yang dinilai janggal.
"Dan itu sebetulnya potensial untuk dipersoalkan. Dan presiden bisa jatuh hanya karena soal harga PCR yang enggak masuk akal. Dan itu di negara Wakanda," tambah Rocky Gerung.***