Syahrial Nasution Protes Biaya Proyek Kereta Cepat: APBN untuk Sejahterakan Rakyat Bukan Investor Asing

18 Oktober 2021, 18:19 WIB
Politisi Partai Demokrat, Syahrial Nasution /Twitter @syahrial_nst

SEPUTARTANGSEL.COM- Pembengkakan biaya Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek yang digadang-gadang Pemerintah menjadi sorotan banyak pihak. 

Pasalnya pembengkakan yang terjadi sangat tinggi dan dalam kondisi negara yang sedang membutuhkan dana untuk mengatasi pandemi Covid-19.

Tanggapan terhadap pembengkakan biaya pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga diungkapkan Politisi Demokrat Syahrial Nasution. 

Ia menyebutkan pembengkakan biaya pembangunan kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan menanggapi sebuah judul berita yang menyebut Jokowi heran dengan suntikan modal negara pada BUMN yang dianggap sakit. 

Baca Juga: Rachel Vennya Buka Suara, Akui Tak Jalani Karantina Sama Sekali, Bukan Kabur

Syahrial Nasution yang juga mengunggah berita tersebut di  akunnya @syahrial_nst mencuitkan dirinya lebih heran dengan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disebutnya memaksakan menguras APBN. 

"Sy lebih heran, kenapa proyek Kereta Cepat Jkt-Bdg hrs dipaksakan menguras APBN? Dan yg kasih izin justeru presiden," cuitan Syahrial Nasution pada 17 Oktiber 2021. 

Politisi Partai Demokrat itu juga menyebut proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai proyek sakit yang dapat suntikan negara.

"Proyek sakit kok mau enaknya saja dapat suntikan modal negara," tambahnya. 

Menurutnya proyek yang mendapatkan APBN justru yang bertujuan mensejahterakan rakyat, bukan mensejahterakan investor. 

Baca Juga: Indonesia Juara Piala Thomas 2020, Wagub DKI Jakarta: Kado Peringatan Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021

"APBN bertujuan utk mensejahterakan rakyat, bkn mensejahterakan investor asing," protesnya. 

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang hingga kini masih dalam penyelesaian dilaporkan mengalami pembengkakan mencapai Rp27,74 triliun. Dari estimasi biaya proyek sebesar Rp86,5 triliun mengalami pembengkakan menjadi Rp114,24 triliun. ***

Editor: Tining Syamsuriah

Tags

Terkini

Terpopuler