SEPUTARTANGSEL.COM – Presiden Joko Widodo melantik Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Rabu 13 Oktober 2021.
Pelantikan dilaksanakan di Istana Negara dengan protokol kesehatan ketat. Turut dilantik juga bersama Megawati Soekarnoputri, dua orang Menteri kabinet Jokowi.
Keduanya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa, sama-sama dilantik sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Baca Juga: Jabatan Baru Megawati: Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)
Pelantikan yang didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) No.45 Tahun 2021, 12 Oktober 2021 ditanggapi oleh akademisi, Azyumardi Azra di media sosial. Menurutnya, Ketua Dewan Pengarah harusnya adalah peneliti internasional.
“Seharusnya Ketua dan anggota Dewan Pengarah BRIN adalah ilmuwan atau peneliti terkemuka berkaliber internasional. Itu penting jika BRIN serius ingin melakukan riset/inovasi unggul," ujar Azyumardi Azra sebagaimana dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @Prof_Azyumardi, Rabu 13 Oktober 2021.
“Tidak pada tempatnya, Ketua Dewan Pengarah BRIN Ketum parpol yang tidak mempunyai kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik,” sambung Azyumardi.
Baca Juga: Permen Dana Bos Batasi Minimal Siswa 60, Azyumardi Azra: Mendikbud Tidak Paham Pendidikan Nasional
Lebih lanjut Azyumardi Azra mengatakan, seharusnya Presiden Jokowi dapat belajar dari kasus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Ketua dewan pengarahnya sama dengan BRIN yang juga masih menjadi ketua umum partai politik (parpol), Akibatnya, BPIP menjadi partisan dan kehilangan kepercayaan publik.
Tidak hanya itu, mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah tahun 1998 sampai 2006 ini menyebutkan, tidak cukup waktu bagi BRIN sekitar 2 tahun untuk mewariskan hal yang baik di tengah kekacauan sekarang.
Baca Juga: Tak Terima Dipecat, 4 Mantan Kader PDIP Gugat Megawati Rp40 Miliar
“Saya kira sulit bersaing. Sementara LPNK (lembaga Pemerintah Non Kementerian-red), yang terdiri dari LIPI, BPPT, LAPAN, BATAN sudah dilebur menjadi organisasi riset yang semua dipimpin Plt," ujar Ayzumardi.
"Tidak cukup waktu sekitar 2 tahunan bagi Presiden Jokowi untuk mengkonsolidasi BRIN menjadi legacy-nya yang baik, tidak berantakan seperti sekarang,” ungkap Azyumardi.
Bahkan Azyumardi Azra mengatakan, kekacauan yang diakibatkan BRIN merupakan malapetaka riset Indonesia bertahun-tahun, sekarang dan masa depan. ***