Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Budayawan Betawi, Ridwan Saidi, menyindir usulan Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri untuk memasukkan ajaran-ajaran Presiden pertama RI, Soekarno ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah.
Ridwan Saidi mengungkapkan, Megawati yang sudah puluhan tahun memimpin partai politik (parpol) tidak pernah menyebut ajaran Soekarno tentang Marhaenisme.
Ridwan Saidi malah heran dengan Megawati yang mengusulkan agar anak-anak sekolah menyebut Marhaenisme.
Baca Juga: Kecewa Prabowo Jadi Menteri Jokowi, Ridwan Saidi: Gak Ada Persediaan Maaf Buat Dia
Hal itu disampaikan Ridwan Saidi saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Refly Harun dengan judul 'Bung Karno Tak Mau Bubarkan PKI! Ridwan Saidi: Dia yang Rehabilitasi Tahun 1952!' pada Minggu, 26 September 2021.
"Dia aja udah puluhan tahun nggak nyebut Marhaenisme. Kok sekarang disuruh anak-anak nyebut Marhaenisme? Dia dulu dong sebut," kata Ridwan, dikutip SeputarTangsel.Com dari kanal YouTube Refly Harun, Senin, 27 September 2021.
Menurut Budayawan Betawi itu, Megawati setiap kali berpidato tidak pernah memulai dengan menyebut Marhaen, melainkan dengan banteng.
Ridwan mengatakan hal tersebut berbeda dengan orang-orang di Partai Nasional Indonesia (PNI) zaman dulu yang kerap memulai pidatonya dengan menyebut 'Hidup Marhaen!'.
Baca Juga: Megawati Soekarnoputri Curhat, Selama 1 Tahun 9 Bulan Tidak Boleh Pergi oleh Puan Maharani, Kok Bisa?
"Dia mulai dengan banteng, banteng. Kan begitu, dia mulai pidatonya begitu, bukan hidup Marhaen kaya orang PNI dulu. Kok dia nyuruh orang belajar Marhaen dia sendiri kagak pernah sebut puluhan tahun," ucapnya.
Lebih lanjut, Ridwan mempertanyakan jenjang pendidikan yang akan dimasukkan ajaran Soekarno tentang Marhaenisme.
Menurutnya, tidak hanya ajaran Soekarno saja yang harus dimasukkan, melainkan ajaran tokoh-tokoh nasional lainnya, seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, M. Natsir.
Baca Juga: Tanggapi Kabar Megawati Soekarnoputri Sakit Hingga Koma, Dokter Koko: Jangan Jadikan Alasan Sukacita
Namun, dia menilai pemikiran-pemikiran tokoh politik tersebut hanya cocok diajarkan di tingkat pendidikan tinggi, khususnya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
"Ini diajarkan di mana? di SMA SLTA atau di mana, kalo di universitas di fakultas apa? Ya saya kira fakultas sospol, silahkan saja diajarkan, pemikiran-pemikiran politik Indonesia," ujarnya.
"Jadi, bukan dia (Soekarno) saja, tapi Mohammad Hatta, Tan Malaka, Natsir. Di SMA belum pas, jadi harus lebih spesifik lah kalo mau usul, jangan umum begitu kan," tambahnya.
Baca Juga: Kata Puan Maharani, Megawati Lebih Milenial dari Dirinya
Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim untuk memasukkan ajaran-ajaran Soekarno dalam kurikulum pembelajaran sekolah.
Hal itu diusulkan oleh Megawati saat dirinya menjadi pembicara dalam acara Webinar Pembukaan Pameran Daring dan Dialog Sejarah, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Selasa, 24 November 2020.
"Alangkah sayangnya, dari pikiran-pikiran yang telah diserah oleh Bung Karno, yang seharusnya kalau menurut saya Pak Nadiem, itu harus jadi salah satu kurikulum," usul Megawati.***
