SEPUTARTANGSEL.COM - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengamankan seluruh aset milik PLN di Banten.
Aset tanah tersebut nantinya digunakan PLN untuk menunjang infrastruktur ketenagalistrikan bagi kepentingan masyarakat di Banten.
Direktur Bisnis Regional Jawa Madura Bali PLN, Haryanto WS dalam keterangan resminya menjelaskan, sinergi PLN dan BPN sangat penting dalam proses sertifikasi aset PLN di Provinsi Banten.
Baca Juga: Rugi Triliunan PLN Ingin Naikkan Tarif, Rizal Ramli: Sudah Ndak Becus, Mau Nambah Kuasa Lagi
“PLN sebagai perusahaan penyedia layanan publik khususnya ketenagalistrikan di Provinsi Banten sangat membutuhkan dukungan dan sinergi agar aset PLN dapat disertifikasi untuk mendukung infrastruktur ketenagalistrikan bagi masyarakat”, ungkap Haryanto dalam keterangan resminya yang diterima SeputarTangsel.Com, Kamis 23 September 2021.
Haryanto mengatakan, PLN saat ini telah berkolaborasi dengan baik sehingga sejumah aset PLN telah berhasil disertifikasi.
Sebagian aset milik PLN merupakan hasil pelaksanaan pengadaan tahun yang baru yang memiliki dokumen pengadaan yang lengkap.
Sebagian besar aset tersebut juga merupakan dari perolehan tahun lalu yang sudah beroperasi dan dikelola selama puluhan tahun yang kemungkinan tidak memiliki dokumen administrasi yang lengkap. Namun, pihaknya enggan membocorkan jumlah aset yang telah tersertifikasi.
“Pada kesempatan ini, kami mohon dukungan dan bantuan serta arahan agar proses sertifikasi tanah tanah PLN ini tetap dapat disertifikatkan demi menyelamatkan dan mengamankan aset-aset milik Negara,” ujar Haryanto.
Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Budi Waluyo mengapresiasi kerjasama PLN dan BPN Provinsi Banten dalam proses sertifikasi aset PLN.
Pihaknya berharap agar kolaborasi tersebut terus berlanjut agar proses penyelesaian sertifikasi ini bisa berjalan lancar sesuai harapan.
“KPK sangat mendukung program sertifikasi baik PLN maupun Pemerintah Daerah karena ini merupakan komitmen kami dalam mendukung pelayanan publik dan layanan masyarakat”, ungkap Budi.
Kakanwil BPN Provinsi Banten, Rudi Rubijaya, berkomitmen untuk segera menyelesaikan sertifikasi di wilayah kerjanya.
Menurutnya ada beberapa hal yang perlu saling dikoordinasikan, sehingga sinergitas antara kantor pertanahan selaku pelaksana dengan PLN sebagai yang mengajukan permohonan sangat diperlukan.
"Mudah mudahan setelah pertemuan hari ini teman-teman khususnya pelaksana di kantor pertanahan bisa mengakselerasi apa yang sudah ditargetkan," pungkasnya. ***