SEPUTARTANGSEL.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera memberikan tanggapannya terhadap tren pejabat yang melaporkan aktivis beberapa waktu belakangan.
Menurut Mardani Ali Sera, Indonesia menganut sistem demokrasi, dan harusnya semua elemen masyarakat faham bagaima seharusnya alam demokrasi berlangsung.
"Kita hidup di alam demokrasi," ujar Mardani Ali, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Senin, 13 September 2021.
Baca Juga: Aplikasi PeduliLindungi Jadi Syarat Utama, Dokter Eva: Yang Buat Aturan Paham Kondisi Rakyat?
Mardani Ali Sera mempertanyakan, apakah para pejabat lupa kalau di alam demokrasi kritik masyarakat adalah salah satu aspek dalam mekanisme kontrol agar mereka tidak menyalahgunakan kekuasaan yang mereka miliki.
"Apakah lupa kritik publik merupakan aspek dari mekanisme kontrol agar para pejabat tidak menyalahgunakan kekuasaannya?" ujarnya..
Dia melanjutkan, ada cara yang lebih elegan bagi pejabat untuk menjawab kritik dari publik, yaitu dengan mengajak mereka berdiskusi dan berdialog.
Baca Juga: Fadli Zon: Perunggasan Nasional Kondisinya Memprihatinkan, Peternak Sudah Jatuh Tertimpa Tangga
"Ada cara elegan sebenarnya yang bisa pejabat publik lakukan untuk menjawab kritik. Dialog langsung dengan pengkritik," tuturnya.
Lebih lanjut Mardani Ali Sera menyebutkan, cara berdialog dengan pengkritik ini sangat jarang dilakukan oleh para pejabat.
Mardani Ali Sera menambahkan, hal tersebut sebenarnya penting untuk menjembatani pandangan pejabat dan pandangan masyarakat yang berbeda.
Baca Juga: Peta Pikiran Gangguan Sistem Pencernaan Manusia, Buku Tema 3 Kelas 5 SD MI
Dia juga menyayangkan sikap pejabat dewasa ini yang cenderung melaporkan pengkritiknya ke polisi.
"Sikap yang jarang dilakukan. Padahal ini penting untuk menjembatani pandangan yang berbeda. Amat disayangkan jika pejabat publik 'enteng' melaporkan pengkritiknya ke polisi," tegasnya.
Anggota DPR FPKS ini pun menambahkan jika partisipasi publik yang berbentuk kritik ini terus disikapi dengan melaporkannya, maka esensi demokrasi akan terancam.
Dia menilsi, kritik publik merupakan oksigen bagi pemerintahan yang menggunakan sistem demokrasi.
"Partisipasi publik yang merupakan esensi demokrasi akan terancam. Kritik publik merupakan oksigen bagi pemerintahan yang demokratis," pungkasnya.***