Network
SEPUTARTANGSEL.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melayangkan somasi kepada Direktur Eksekutif Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti.
Somasi yang dilayangkan Luhut Binsar Pandjaitan kepada Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti itu mendapat sorotan dari Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera.
Mardani Ali Sera turut mengomentari banyaknya pejabat publik, salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengajukan somasi kepada masyarakat usai mendapatkan kritikan.
Baca Juga: Luhut Somasi Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Refly Harun: Lebih Baik Berdamai dan Meminta Hak Jawab
"Akhir-akhir ini penyelenggara negara kerap mengajukan somasi setelah mendapat kritik dari masyarakat," tulis Mardani Ali Sera, dikutip SeputarTangsel.Com dari akun Twitter @MardaniAliSera, Senin, 30 Agustus 2021.
Menurut Mardani, memang tidak ada larangan bagi pejabat publik untuk melayangkan somasi kepada masyarakat.
Namun, dia mengatakan somasi yang dilayangkan pejabat publik tersebut tidak sesuai dengan konstitusi jika dilihat secara etika.
Baca Juga: Luhut Somasi Haris Azhar Soal Tudingan Main Tambang Emas, Refly Harun: Kalau Lurus Ya Tinggal Klarifikasi Saja
"Memang tidak ada larangan bagi pejabat untuk mensomasi masyarakatnya, tapi secara etika perbuatan hal tsb tidak sesuai dengan konstitusi," katanya.
Lebih lanjut, Politisi PKS itu menyampaikan seharusnya pejabat publik yang mendapatkan somasi dari masyarakatnya.
Hal itu dikarenakan para pejabat publik yang perlu diawasi oleh masyarakat.
Baca Juga: Luhut Somasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Ruhut Sitompul: Beri Pelajaran Biar Bertanggung Jawab
Selain itu, Mardani berpendapat pejabat publik seharusnya takut kepada masyarakat jika dilihat dalam logika demokrasi.
Dia menilai, dikritik ataupun dipertanyakan tindakannya oleh masyarakat sebagai alat kontrol bagi para pejabat agar berhati-hati dan tidak berbuat kesalahan.
"Pejabat publik mesti takut kepada warga negara, begitu kira2 jika dilihat dalam logika demokrasi. Dikritik maupun dipertanyakan tindakannya agar berhati2 serta tidak berbuat salah," pungkasnya.
Baca Juga: Luhut Somasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, Ruhut Sitompul: Beri Pelajaran Biar Bertanggung Jawab
Sebelumnya, Fatia mengungkapkan keterlibatan PT Toba Sejahtera yang sahamnya dimiliki oleh Luhut dalam bisnis tambang emas di Papua.
Hal itu diungkapkan Koordinator KontraS itu kepada Haris dalam sebuah video yang berjudul 'Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya! Jenderal BIN Juga Ada! NgeHAMtam,' pada Jumat, 20 Agustus 2021 lalu.
Tudingan Fatia tersebut ditanggapi oleh Juru Bicara Kemenko Marves, Jodi Mahardi.
Baca Juga: KontraS Layangkan Somasi Terbuka ke Presiden Jokowi Terkait Oksigen dan Tabung Langka
Jodi meminta Fatia dan Haris untuk memberikan klarifikasi atas tudingan keterlibatan Luhut dan PT Toba Sejahtera dalam bisnis tambang emas di Papua.
Menurut Jodi, tudingan tersebut tidak benar dan diucapkan tidak berdasarkan fakta yang jelas. Saat ini, Jodi mengatakan agar Haris dan Fatia meminta maaf atas tudingannya tersebut.***
