SEPUTARTANGSEL.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta agar masyarakat tak lagi mendesak presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam polemik 75 pegawai KPK tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Moeldoko menilai bahwa permasalahan para pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus dalam ujian TWK itu kini telah selesai.
Hal ini dikarenakan KPK telah dinilai mengikuti langkah-langkah yang diinginkan presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ujian TWK.
Menanggapi pernyataan Moeldoko tersebut tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan memberikan kritikan pedasnya melalui cuitan di akun Twitternya @Umar_Hasibuan_ pada Sabtu, 28 Agustus 2021
Umar Hasibuan atau disapa Gus Umar menyimpulkan pernyataan Moeldoko.
Dari Pernyataan Moeldoko tersebut, Gus Umar menyimpulkan bahwa kebijakan pimpinan KPK Firli Bahuri untuk mendepak pegawai yang tak lolos TWK itu merupakan keinginan presiden Jokowi.
"Buat Novel cs. Kalian sdh tahu kan kalau apa yg dilakukan Firli pecat kalian adalah keinginan Presiden," ujar Gus Umar, seperti dikutip SeputarTangsel.Com dari cuitan.
Dirinya pun meminta agar seluruh pihak banyak bersabar atas keputusan KPK tersebut.
"Byk sabar skrg zaman edan," tutur Gus Umar.
Seperti dikutip dari Antara, Moeldoko menegaskan bahwa tidak semua permasalahan harus ditangani presiden Jokowi, salah satunya persoalan ujian TWK.
"Kita berbicara struktur. Dalam struktur organisasi ada kotak. Dalam kotak itu ada pejabatnya. Dalam pejabatnya itu ada job description-nya, tugas dan tanggung jawabnya, jangan semua persoalan 'lari' ke Presiden, terus ngapain yang di bawah," ujar Moeldoko.
Baca Juga: Prediksi Susunan Pemain dan Link Live Streaming Liga Inggris: Big Match Man City vs Arsenal
Moeldoko juga mengingatkan terdapat lembaga khusus yang memang ditugaskan untuk mengatur kepegawaian, yaitu BKN.
Moeldoko pun meminta masyarakat untuk memberikan ruang kepada presiden untuk berpikir ke hal yang besar.
Menurutnya, permasalahan seputar teknis bisa diserahkan kepada pembantu presiden untuk menjalani tugasnya.
Dirinya juga mengatakan bahwa kehidupan bernegara memang diciptakan berdasarkan struktur, agar bisa berjalan secara efektif.
Baca Juga: Kemnaker Lakukan Langkah Strategis Tanggulangi Kemiskinan dan Peningkatan Pengangguran
Cuitan Gus Umar terkait polemik TWK itu pun lantas mendapatkan komentar dari Netizen.
"Sumber masalah ya jokowinya sendiri. Org2 sekitar hanya menyesuaikan. Bila atasan suka dijilat, otomatis bawahan jd tkg jilat smua," tutur @gietwitt.
"Susah jika pemimpin dlm bayang² oligarki jd tersandera segala kebijakannya," tulis @satrio_roiaisas.
"Mentri dipilih oleh jokowi (anggap saja jokowi berkuasa menunjuk mentri), kalo mentri buruk artinya jokowi salah pilih, kalo jokowi salah pilih artinya jokowi kurang pintar memilih, kalo jokowi kurang pintar artinya jokowi ga layak jadi presiden," tulis @mas_sastroo.
Baca Juga: Soroti Vaksin Booster Bocor ke Pejabat, Mardani Ali Sera: Mestinya Kita Malu Mendapatkan yang Ketiga
"Emang punya kekuatan apa pak jokowi? petugas partai yo manut yg punya partai," tulis @mnashihun. ***