SEPUTARTANGSEL.COM – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera kembali mengkritik pemerintah dalam menangani kasus pandemi Covid-19.
Menurut Mardani, Indonesia sudah dilanda pandemi Covid-19 selama 1.5 tahun namun belum mampu mengalahkan virus tersebut.
Justru angka penularan dan pertumbuhannya semakin meningkat bahkan mengalahkan negara-negara yang dikenal banyak kasus Covid-19.
Baca Juga: Resep Rabeg, Olahan Daging Kambing Kesukaan Sultan Banten yang Cocok Disajikan Saat Idul Adha
Oleh sebab itu, Mardani mempertanyakan keinginan pemerintah untuk mengubah strategi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.
“Bismillah, tidak ada kah keinginan dr pemerintah utk mengubah strategi dlm menghadapi Covid19? Sdh 1.5 thn. Tp bangsa kt blm mampu mengalahkan virus ini. 2 bulan terakhir angka penularan & kematian kian tinggi, mengalahkan negara yg dikenal byk kasus Covid-19 spt Brasil, India, dll,” cuit Mardani yang dikutip SeputarTangsel.com dari akun Twitter @MardaniAliSera pada Senin 19 Juli 2021.
Mardani menegaskan, seharusnya pengambil kebijakan dikomandoi langsung oleh Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi yang dianggap mempunyai kewenangan lebih besar dalam mengambil sebuah keputusan.
Baca Juga: Dokter Sebut Isu Pengcovidan Merugikan, Netizen: Jahanam Orang yang Nyebar Hoax
Tanpa bermaksud untuk meremehkan peran Satgas Covid-19 yang sudah berjuang selama ini.
“Dari aspek pengambil kebijakan misalnya, saatnya komando langsung diambil alih oleh pak @jokowi sebagai pemimpin tertinggi. Beliau punya kewenangan yang amat besar untuk mengambil keputusan, akan jauh lebih efektif,” ujar Mardani.
“Tanpa mengecilkan peran Satgas Covid-19 yang kekuasaan/wewenangnya masih terbatas daripada presiden,” sambung Mardani.
Baca Juga: Olahan Daging Kurban jadi Sate yang Empuk, Begini Cara Membuat Resep Bumbu Olesnya
Politikus dari PKS ini mengakui jika rantai komando yang disusun pemerintah selalu tidak tuntas.
Kemudian Mardani mengusulkan agar hal tersebut dirapikan dan pemerintah perlu membuat Pusat Pelayanan Pandemi secara terpadu.
“Harus kita akui memang, rantai komando yang pemerintah susun kerap tidak tuntas. Perlu dirapikan dan buat Pusat Pelayanan Pandemi. Vaksinasi disatukan dengan penyaluran obat, penyediaan oksigen dan pelayanan kesehatan,” Kata Mardani.
Selain itu, pemerintah bisa membuat pusat pelayanan dan pengaduan masyarakat di daerah zona merah.
“Buat one stop center pelayanan dan pengaduan masyarakat di semua kab, kota, kecamatan jika perlu desa & kelurahan di daerah zona merah,” sambung Mardani.
Mardani kembali menegaskan jika pemerintah harus fokus kepada kesehatan, jangan memikirkan hal di luar dari Covid-19. Seperti ekonomi, keamanan sampai politik.
Baca Juga: Dokter Berlian Idris ke Ade Armando: Makhluk Ga Punya Hati
“Lalu jadikan kesehatan sebagai prioritas, jangan dulu memikirkan hal lain di luar penanganan Covid-19. Ini mesti terus disuarakan, karena kerap kali dipengaruhi kepentingan non kesehatan seperti ekonomi, keamanan sampai politik,” tegas Mardani.
Pemerintah juga dianggap kecolongan saat kasus varian delta di India dan negara lain sedang meningkat. Analis kesehatan menyarankan untuk menutup penerbangan dari negara tersebut, namun hal itu tidak dilakukan oleh pemerintah.
“Kita kembali kecolongan ketika Covid-19 di India merajalela dan negara lain sedang naik-naiknya, analis kesehatan perlu menutup penerbangan dari sana. Apakah dilakukan? Tidak dan imbasnya, covid varian Delta kian merajalela di dalam negeri,” ungkap Mardani.
Baca Juga: Usut Kebakaran Gedung BPOM, Puslabfor: Api dari Ruang Standarisasi Obat, Diduga Korsleting
Poin-poin usulan dari Mardani tersebut juga harus diiringi dengan kepastian program vaksinasi nasional yang sudah harus selesai di kuartal II 2022.
Bukti empiris menunjukan, negara yang cakupan vaksinasinya di atas 85% berhasil mengatasi pandemi Covid-19, sedangkan di Indonesia sendiri cakupan vaksinasinya masih sangat jauh dari target yang ditetapkan.***