SEPUTARTANGSEL.COM – Pemerintah memutuskan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021.
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) memperingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampaknya pada penurunan pertumbuhan ekonomi.
“Saya meminta pemerintah menjaga keseimbangan perekonomian nasional dan mempersiapkan kondisi pemerintah dalam menghadapi potensi menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional, untuk kemudian dapat ditentukan langkah antisipasi yang tepat,” ujar Bamsoet dalam siaran pers di Jakarta, Jumat 16 Juli 2021.
Dikutip SeputarTangsel.Com dari Antara, Bamsoet meminta Kementerian Sosial (Kemensos) segera melaksanakan perlindungan sosial terhadap masyarakat terdampak Covid-19.
Apalagi, perpanjangan PPKM Darurat akan membuat perekonomian masyarakat makin menyusut.
Selain hal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Bamsoet. Pertama, ia meminta pemerintah mempertimbangkan jumlah atau nilai bansos.
Kedua, Bamsoet juga meminta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Kementerian Perhubungan memperhatikan semua sektor yang berhubungan dengan penurunan mobilitas.
Yakni, mereka yang pendapatan sehari-harinya bergantung kepada pergerakan masyarakat, seperti retail, perhotelan, restoran, dan transportasi.
Ketiga, pemerintah hendaknya berkomitmen untuk melindungi pekerja dari pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca Juga: Dokter Tirta Singgung Pemerintah: Kalau Mau PPKM, Ya Warga yang Penghasilannya Harian Diurusin
Keempat, khusus untuk Pemerintah Daerah, Bamsoet meminta untuk melakukan refocusing anggaran untuk menangani Covid-19 dan segala dampaknya.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah memutuskan memperpanjang PPKM Darurat hingga akhir Juli 2021.
Keputusan perpanjangan PPKM Darurat itu, katanya, diungkap Presiden Jokowi di Rapat Kabinet Terbatas, Jumat 16 Juli 2021.
Baca Juga: Perpanjangan PPKM Darurat, Luhut: Masih Pertimbangkan Dampak Ekonomi
Menurut Muhadjir, Jokowi menyadari perpanjangan ini mempunyai banyak risiko. Risiko yang pertama adalah menyeimbangkan antara kedisiplinan warga menaati protokol kesehatan dengan penyaluran bantuan sosial.
Kedua ekonomi masyarakat kecil yang bergantung pada pendapatan sehari-hari.
Untuk itu, pemerintah berharap masyarakat ikut bergotong-royong bersama menyediakan bantuan sosial (bansos). ***